Critical Theory and the Management of Change in Organizations

REVIEW JURNAL

 

Jurnal ini merupakan pengantar dari beberapa jurnal lain dalam jurnal bidang manajemen perubahan organisasi. Penting untuk ditelaah lebih lanjut karena mengungkapkan bagaimana teori kritis ini lahir dan ditempatkan dalam khasanah ilmu sosial lainnya. Diawali dengan pemamparan aspek historis teori kritis, beberapa konsep dasarnya, kesalahpahaman serta implikasi yang mengikutinya. Bagian awal yang menceritakan sejarah kelahiran teori kritis cukup jelas meski tidak memberikan detail terperinci. Hal ini dapat dipahami karena fokus pada bagian ini bukan pada aspek kajian historis namun sebagai gambaran akan situasi dan lokasi saat teori kritis dilahirkan.

Perlu ditambahkan adalah pertanyaan mendasar bagaimana teori kritis lahir? Teori ini lahir sebagai evaluasi dan sikap para peneliti dalam mazab Frankfurt atas bangkitnya Nazi dan Fasisme kala itu. Sebagai peneliti sosial seolah-olah hanya tunduk dan pasrah pada realitas bahwa ada berjuta manusia etnis Yahudi dibantai rezim totaliter Hitler. Sebagaimana yang disampaikan Horkheimer dalam Suseno (2013) “…bahwa yang dikritik dari teori konservatif karena dianggap melindungi dan membenarkan yang terjadi. Teori tradisional yang kontemplatif dalam arti bahwa teori sekedar memandang dan merenungkan realitas tapi tidak mau dan tidak bisa mengubahnya. Maka teori tradisional hanya afirmatif”. Tambahan selanjutnya adalah apa perbedaan pendekatan teori tradisional dan teori kritis?

Teori kritis bagaimanapun juga terinspirasi dan dibakar semangat pemikiran Marx yang lahir dari semangat melawan ketertindasan. Hal ini sepertihalnya diuraikan Damsar (2015) bahwa “…akibat dari pembagian kerja dan pemilikan pribadi menyebabkan kontradiksi atara yang memiliki dan yang tidak memiliki”. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya perlawanan. Selanjutnya menurut Suseno (2013) “Teori tradisional bertolak pada apa yang dianggap fakta. Teori kritis bertanya perkembangan apa yang menghasilkan sebuah keadaan dan bagaimana dinamikanya. Maka teori kritis mampu memahami kenyataan dari sudut kemungkinan untuk berubah. Teori kritis dibimbing ide tentang masyarakat mendatang sebagai komunitas manusia-manusia bebas”.

Kembali ke jurnal ini, sebagai pengantar komposisi yang dihadirkan cukup memberikan bekal dalam mempelajari jurnal lainnya ataupun bagi pembaca yang awam dengan topik teori kritis, hanya saja karena diksi menyebabkan pembaca tidak segera menemukan makna dari setiap kalimat yang disajikan. Sebagai contoh kata optic dialectic tidak diterjemahkan menjadi “dialektika optik” sebagai mana pengertian umumnya bahwa optik mengandung pengertian terkait lensa dan cahaya. Saya lebih memilih untuk mengartikan hal tersebut sebagai “pengamatan dialektika” dimana optik terkait dengan fungsi untuk pengamatan.

Dalam sub bab pengamatan dialektika disajikan secara runut penjelasan dialektika menurut Hegel yang cenderung linear berupa tesis-anti tesis-sintesis. Dikatakan Damsar (2015) bahwa “Hegel menerangkan pola-pola perubahan dan perkembangan sejarah yang luas, melalui filsafat dialektika ideal. Analisis dialektika ideal melalui pertentangan ide-ide”. Selanjutnya hal ini dikritisi Marx bahwa dialektika tidak melulu linear, terkadang hierarkis atau bahkan mencakup fenomena lain yang bukan berseberangan. Sementara itu teori kritis memberikan misi baru dengan dialektika diperlukan untuk untuk membuka kedok bentuk-bentuk dominasi psikologis dan sosial ini dan sekaligus melahirkan pembebasan.

Implikasi teori kritis dan dialektika pada manajemen perubahan organisasi sebagaimana dicontohkan dalam jurnal ini, telah memberikan gambaran bahwasanya teori kritis tidak hanya menjadi konsumsi para ilmuan elitis. Secara pribadi masing-masing individu dapat secara kritis mempertanyakan alternatif-alternatif solusi atas tantangan organisasi yang ada. Horkheimer dalam Poespowardojo (2016) “Peran utama teori kritis untuk mendorong kelahiran emansipasi yang melibatkan setiap orang sebagai pelaku yang sadar terhadap dirinya dan masyarakatnya”. Catatan saya, terkait contoh yang digunakan adalah seorang administrator atau manajer, konsekuensinya adalah bahwa perubahan yang dapat terjadi adalah masih dalam lingkup otoritasnya saja. Sementara bukan tidak mungkin hambatan terjadinya perubahan adalah justru karena struktur dan otoritas di atasnya. Pertanyaan lebih lanjut apakah organisasi tersebut mempunyai sistem yang mengakomodir masukan dan perubahan dari setiap lapisan struktur yang ada? Apakah organisasi tersebut memberikan ruang yang cukup bagi lapisan struktur dibawahnya mendapatkan kebebasan yang cukup untuk bersama-sama mewujudkan apa yang dicita-citakan? Di saat yang bersamaan apakah kesadaran yang di bangun dapat melepaskan dorongan manusia untuk menguasai alam kemudia menjadikan manusia agar lebih bersahabat dengan alam?

Lebih lengkapnya silakan unduh disini.

 

Advertisements

BURUH BERDAULAT

image

Peringatan hari buruh di 1 Mei 2016, mengingatkan saya ketika masih kuliah. Kala itu kalau tidak ikut demo rasanya tidak sahih sebagai seorang aktifis. Kembali merenungkan masa itu, usai demo pulang ke kampus kemudian menjalankan kehidupan seperti biasa, namun bagaimana dengan nasib buruh yang diperjuangkan?

Ketika masuk dalam dunia kerja, dengan sendirinya saya merasakan langsung sebagai buruh. Merasakan gaji yang diterima tidak mencukupi, merasakan fasilitas yang diterima tidak layak, merasakan kebijakan perusahaan merugikan kita. Ya itulah penderitaan buruh.

Atas kondisi tersebut, nampaknya gerakan-gerakan untuk menuntut perbaikan nasib buruh menjadi semakin ramai di berbagai tempat. Bahkan tidak jarang tuntutanya terkesan berlebihan. Dalam situasi yang demikian saya menjadi kurang bersimpati.

Sejak kecil memang saya dididik untuk tidak lekas meminta apalagi menuntut. Dalam posisi saya sebagai buruh, atas kerugian ataupun kurangnya pelayanan perusahaan, saya memilih untuk mengkomunikasikannya. Ketika kondisi tersebut tidak lekas ada perubahan maka bisa sambil memilih alternatif pekerjaan di tempat lain. Rasanya sangat tidak elok bagi saya ketika saya menuntut sesuatu yang tidak mungkin diberikan oleh perusahaan. Karena ketika saya menyetujui untuk bekerja, demikian juga saya harus tunduk dengan aturan yang berlaku.

Sebagai gambaran, begini. Di kampung, banyak orang tidak punya pekerjaan tetap. Demi menyambung kelangsungan hidupnya, terkadang mereka meminta kerjaan kepada tetangganya berapapun upahnya. Setelah sekian lamanya bekerja, si pekerja tersebut apakah elok mengajak kawan-kawanya untuk demo menutut kenaikan gaji, melakukan aksi mogok? Siapa yang meminta pekerjaan? Apakah dia lupa bahwa selama ini keluarganya dapat melangsungkan hidupnya dari upahnya yang mesti tidak seberapa itu?

Bahwa buruh perlu ditingkatkan kesejahteraannya, saya sangat setuju. Namun aksi demo dan mogok menuntut kenaikan gaji itu saya kurang sreg. Kalaupun tuntutan kenaikan gaji tersebut dipenuhi apakah berarti tidak akan menutut lagi? Jika tuntutan prosentase kanaikan per tahun juga dipenuhi, apakah yakin perusahaan tersebut bisa tetap bertahan? Jika perusahaan tersebut bangkrut, terus mau kerja apa? Berapapun besarnya gaji yang diberikan oleh perusahan, statusnya ya tetap buruh. Namanya manusia kapan ada puasnya?

Apakah salah kalau berdemo? Menurut saya tergantung demonya bagaimana? Kalaupun harus demo, buatlah demo yang menimbulkan simpati orang, tidak mengganggu kepetingan umum dan perusahaan. Tidak memunculkan sikap kebencian, amarah apa lagi unsur SARA, sarkastik.

Selain isu kenaikan gaji, ada lagi isu mengenai kesempatan untuk mendapatkan pelatihan atau menempati posisi yang lebih tinggi. Dalam hal ini saya setuju, namun bukan berarti secara serampangan. Tentunya perlu melihat kepentingan dalam struktur organisasi perusahaan.

Atas isu kenaikan gaji dan kesempatan untuk menduduki posisi yang lebih baik, saya pikir ada alternatif lain. Daripada melakukan aksi demo yang memakan biaya banyak, bagaimana jika uang iuran tersebut digunakan sebagai modal usaha? Sederhananya begini, uang iuran yang dikumpulkan oleh buruh seluruh Indonesia menjadi modal usaha untuk membuat satu perusahaan. Dalam posisi ini, buruh sudah naik kelas menjadi pemilik saham.

Jika sebelumnya para buruh merasa mempunyai kemampuan lebih sebagai pimpinan perusahaan, maka ada kesempatan menjadi pimpinan perusahaan buruh tersebut. Jika para buruh sebelumnya menuntut kebijakan yang berpihak kepada buruh, maka sebagai pimpinan buatlah kebijakan yang berpihak kepada buruh. Apapun jadi. Pada situasi yang demikian perusahaan buruh ini bisa sebagai benchmark perusahaan yang ideal versi buruh. Cantik kan kalau buruh punya perusahaan sendiri?

Jika itu terlalu sulit dan terlalu berlebihan, maka skalanya dapat dikecilkan. Di setiap daerah atau bisa juga di tiap perusahaan dibentuk koperasi. Jika koperasinya ingin besar, buatlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya lebih besar. Jika merasa mempunyai kemampuan lebih, jadilah pengurus koperasi tersebut seperti perusahaan yang di dambakan. Jika merasa masih ada kekurangan, maka bisa meminta bimbingan perusahaan atau pemerintah. Koperasi tersebut dikelola dengan cara terbaik yang bisa dilakukan. Dengan demikian akan mendatangkan manfaat yang banyak, tanpa harus menuntut gaji tinggi para buruh dapat memperoleh tambahan pemasukan. Tanpa menuntut posisi yang tinggi para buruh berkesempatan menjadi pemimpin koperasinya sendiri.

Jika koperasi yang dijalankan semakin besar apakah tidak mungkin menjadi perusahaan? Apakah tidak mungkin juga ikut membeli saham perusahaan induk tempat mereka bekerja? Jika semakin berhasil apakah tidak mungkin membeli saham perusahaan-perusahan besar lainnya? Apakah tidak mungkin seluruh perusahaan di Indonesia menjadi milik semua buruh?

Apakah tidak boleh buruh berdaulat? Ataukah kita lebih memilih mempertahankan status kita sebagai buruh dengan tuntutan yang sama setiap tahunnya? Apakah kita akan tetap mempertahankan status buruh sebagai obyek dagangan politis oleh elit tertentu? Boleh tidak setuju.

Selamat hari buruh kawan, ya buruh berdaulat. Bukan sekedar buruh.