Monthly Archives: September 2015

Kabut Asap dan Beberapa Alternatif Solusinya

KebakaranBelakangan masalah kabut asap menjadi isu nasional bahkan regional, sampai-sampai Presiden Joko Widodo turun tangan langsung meninjau lokasi. Buntutnya masing-masing instansi pemerintah memberikan respon beragam mulai ancaman dengan pemberian sanksi pencabutan ijin usaha, pencabutan HGU dan penetapan tersangka.

Terkait upaya penindakan, ada kesan untuk secara serius membidik perusahaan-perusahaan. Hal ini sekaligus upaya untuk memberikan kesan penegakkan hukum tanpa tebang pilih. Bisa jadi memang ada perusahaan yang kurang ajar, hanya karena  ingin melakukan efisiensi proses pembukaan
lahannya dilakukan dengan cara pembakaran.

Apakah perusahaaan melakukan pembakaran? Sebetulnya sederhana saja untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan pembakaran atau tidak. Pertama, titik api berawal dari mana? Dengan perkembangan teknologi citra satelit saat ini, tentunya tidak kesusahan untuk mengetahui awal mula titik api tersebut apakah berasal dari dalam ijin lokasi perusahaan atau tidak? Dengan demikian dapat disimpulkan apakah perusahaan merupakan pelaku atau korban kebakaran. Perlu hati-hati juga, bahwa tidak jarang di dalam ijin lokasi suatu perusahaan terdapat area enclave, yang bukan menjadi bagian dari perusahaan.

Kedua, apakah di dalam ijin usaha perusahaan tersebut telah selesai proses tanam? Jika sudah selesai proses tanam maka kemungkinan kecil perusahaan melakukan pembakaran. Apa mungkin perusahaan sudah capek-capek membuka lahan dan menanamnya kemudian dibakarnya sendiri? Hal ini mengingkari dalih bahwa pembakaran dilakukan untuk melakukan efisiensi.

Ketiga, bisa dilakukan audit atas kesiapan perusahaan akan penanganan bahaya kebakaran. Misalnya bagaimana pembuatan sistem parit, embung, menara pantau, alat pemadam kebakaran, rambu-rambu larangan pembakaran, regu pemadam kebakaran dan pelatihan pemadamanan kebakaran. Investasi biaya untuk penanganan kebakaran tersebut jauh lebih mahal daripada biaya pembukaan lahan dengan sistem pembakaran. Artinya perusahaan yang bandel tentunya akan mengabaikan dan minim upaya penanganan bahaya kebakaran dan berani membakar lahan dengan tidak bertanggungjawab karena alasan efisiensi.

Terkhusus perusahaan Kelapa Sawit, pembukaan lahan dengan sistem pembakaran menjadi hal yang harus dihindari. Teknik pembukaan lahan zero burning system  menjadi hal yang tidak terelakkan bagi perusahaan kelapa sawit yang hendak melakukan sertifikasi ISPO dan RSPO. Jadi hampir dikatakan tidak mungkin bagi perusahaan sawit melakukan pembakaran lahan, kecuali perusahaan tersebut memang bandel.

Bagaimana dengan masyarakat yang melakukan pembakaran lahan? Di beberapa tempat pembukaan lahan dengan sistem dibakar menjadi semacam bagiat dari adat. Kita tida bisa serta-merta mengkambing hitamkan masyarakat. Tidak semuanya melakukan pembukaan lahan secara serampangan dan tanpa pengawasan. Masih banyak juga secara kolektif mereka melakukan ritual khusus dalam membuka lahan, mereka menjaga secara bersama-sama sampai api betul-betul padam dan tidak merembet kemana-mana. Meskipun demikian dalam upaya untuk meminimalisir resiko kabut asap, perlu juga dilakukan alih teknologi dalam pembukaan lahan dari sistem pembakaran menjadi sistem manual ataupun mekanis.

Memang terlalu sederhana jika hanya dengan alih teknologi, perlu lebih jauh dilakukan transformasi pola pikir. Bahwa pembukaan lahan tanpa pembakaran lahanpun juga merupakan bagian dari adat. Pola pikir demikian perlu terus untuk disemaikan di masyarakat oleh lembaga-lembaga adat.  Disisi lain perlu juga dukungan sistem sosial yang kuat, jika pembukaan lahan dilakukan secara manual maka perlu dilakukan dengan sistem gotong royong. Jika pembukaan lahan dilakukan dengan cara mekanis, maka perlu dukungan sarana yang memadahi. Cara ini lebih kompleks namun tidak ada yang tidak mungkin jika segenap pihak mempunyai komitmen yang sama besar untuk meminimalisir pembakaran lahan. Kaitannya masyarakat adat dan pengelolaan kebakaran lahan, saya anggap pemerintah kecolongan. Beginilah jika keberadaan masyarakat adat dipandang sebelah mata.

 Sebagai tindakan penanggulangan, perlu kiranya masing-masing daerah sampai ke level desa dan dusun mempunyai  sistem penanggulangan bencana, khususnya bencana kebakaran. Dalam hal ini bukan hanya menyangkut alokasi dana untuk pengadaan sarana pemadam kekabaran saja tapi juga termasuk sanksi dan aturan main tentang tata cara pembukaan lahan. Inisiasi bisa datang dari mana saja, misalnya pada level Kabupaten dapat dikeluarkan Perbup tentang Pembukaan Lahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran. Lebih juga di tingkat desa dapat juga dibuat Perdes semacam demikian. Artinya kalaupun berbagai upaya untuk meminimalisir pembakaran gagal dan akhirnya terjadi kebakaran juga, penanganan bisa segera dilakukan di garis depan, bukan dengan sistem kagetan.

Hanya saja jika sistem demikian berjalan, ruang bagi pahlawan kesiangan menjadi semakin terbatas beraksi dan mendapat kecupan dari sang Presiden.

Pengelolaan Kebun TKD PT KAL Jadi Percontohan

26 Sep 2015 01:40:20 13

KETAPANG – PT Kayung Agro Lestari (KAL) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasaan Pengelolaan Kebun TKD dengan Pemerintah Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU), di Hotel Onyx Ketapang, Rabu (23/9) lalu. PT KAL mengalokasikan kebun TKD masing-masing 6 hektare bagi desa yang bermitra. Hal ini sesuai dengan amanat Bupati Ketapang melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 27 Tahun 2009. Hal ini merupakan itikad baik dan komitmen perusahaan, untuk turut serta memajukan dan mendukung pemerintahan desa.

Draf perjanjian kerja sama ini telah dibahas beberapa kali yang melibatkan pemerintahan desa, kecamatan, dan BPMD. Pembahasan draf perjanjian ini bukan semata-mata merupakan produk hukum, namun prosesnya juga merupakan bagian dari pemberdayaan pemerintahan desa secara partisipatif. Hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, secara terbuka dibahas dan dituangkan dalam  perjanjian.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Sutrisno, menegaskan, dari sekian banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Ketapang, baru ada dua perusahaan yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama kebun TKD. “Khusus PT KAL menarik, karena penandatanganan ini merupakan inisiatif dari perusahaan, bukan karena desakan masyarakat yang meminta dibangunkan kebun TKD,” pujinya.

Hadir dalam acara penandatangan ini, antara lain Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Kepala Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan, staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah, staf Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ketapang. Masing-masing instansi memberikan tanggapan dan masukan terhadap substasi perjanjian, dan lagi-lagi apresiasi diberikan kepada PT KAL atas inisiatif mereka.

Kepala BPMD Kabupaten Ketapang, Muslismin, mempertanyakan kembali kepada pihak Desa Laman Satong, apakah sudah mengerti dan menyetujui isi perjanjian tersebut, tanpa paksaan dari pihak manapun, khususnya menyangkut biaya pembangunan. Untuk biaya pembangunan, PT KAL tidak mengagunkan sertifikat TKD.

Kepala Desa Laman Satong, Victor Sriyanto, mengatakan, telah memahami dan menyetujui isi perjanjian. Pihak desa, ditegaskan dia, justru merasa bersyukur, karena pihak perusahaan telah berinisiatif untuk membangunkan dan menguruskan perijinan kebun TKD Laman Satong. “Hal ini menandai adanya keseriusan pihak PT KAL dalam memajukan Desa Laman Satong,” kata Victor.

Terkait biaya pembangunan kebun TKD, Slamet Haryono sebagai perwakilan PT KAL, menyampaikan jika penyelenggaraan kebun TKD harus tetap mengikuti perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Perbup Nomor 27 Tahun 2009. Hal ini, menurut dia, berarti aspek tata kelola maupun pembiayaannya mengacu dengan pola kemitraan. Tidak ada paksaan dari perusahaan kepada pemerintahan desa untuk menandatangani perjanjian ini.

Camat MHU, Edy Prayitno, mengatakan, kerja sama antara PT KAL dan Desa Laman Satong dalam mengelola kebun TKD ini diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahan lainnya di Ketapang. “Diharapkan juga desa-desa lainnya segera menyusul untuk dilakukan penandatangan TKD,” saran Edy. (Ser)

FOTO BERSAMA: Usai penandatangan kerja sama pengelolaan kebun TKD di Hotel Onyx Ketapang, Rabu (23/9) lalu, pihak PT KAL, pihak Desa Laman Satong, serta Pemda Ketapang berfoto bersama. ISTIMEWA

FOTO BERSAMA: Usai penandatangan kerja sama pengelolaan kebun TKD di Hotel Onyx Ketapang, Rabu (23/9) lalu, pihak PT KAL, pihak Desa Laman Satong, serta Pemda Ketapang berfoto bersama. ISTIMEWA

==================================================

*TKD : Tanah Kas Desa

Sumber : http://pontianakpost.co.id/url/pengelolaan-kebun-tkd-pt-kal-jadi-percontohan