Monthly Archives: June 2015

Politik dan Potensi Konflik Perkebunan Sawit

http://www.google.co.id/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toonpool.com%2Fcartoons%2Funtitled_38416&ei=s_yQVbTaG8-VuASg4YOIBg&psig=AFQjCNEPsFiYepS40VRn2Ht7eOOQ_No7pA&ust=1435651635547933

Kesejahteraan, barangkali menjadi slogan sekaligus impian banyak orang. Slogan tersebut menjadi kata kunci bagi calon pemerintah daerah maupun anggota dewan. Ide dasar untuk meningkatkan kesejahteraan ini kemudian pemerintah menggandeng investor. Bidang usaha yang cukup menjadi primadona baik untuk saat ini maupun jangka panjang adalah perkebunan kelapa sawit.

Permasalahan yang biasanya muncul pada tahap awal investasi perkebunan kelapa sawit adalah tumpang tindih perijinan, baik antara satu perusahaan perkebunan dengan perkebunan lain maupun antara perusahaan perkebunan dengan pertambangan. Tidak jarang juga ijin yang diberikan justru tumpang tindih dengan peruntukan lain, dalam hal ini status kawasan. Bahkan lebih jauh ada juga ijin yang diberikan justru berada di lingkungan pertanian dan perkebunan masyarakat yang produktif, semisal karet, kopi dan lain sebagainya. Konflik yang terjadi pada level demikian biasanya berakhir di pengadilan atau justru di “meja makan”. Konfliknya relatif tidak nampak karena masing-masing perusahaan akan menggunakan pendekatan hukum. Pertanyaanya mengapa ijin bisa sampai tumpang tindih? Tanyakan saja kepada yang memberi ijin.

Potensi konflik selanjutnya adalah pada saat perolehan lahan, mengingat perkebunan kelapa sawit rata-rata memerlukan luasan sampai sekitar 20.000 Ha per ijin yang diberikan dalam satu PT (Perseroan Terbatas). Dalam perolehan lahan seluas itu tidak jarang terjadi konflik antara pemilik lahan berhadapan dengan perusahaan. Konflik dengan pemilik lahan tersebut bisa dalam skala perorangan, kelompok maupun dalam jumlah yang cukup banyak sampai melibatkan beberapa desa.

Dalam skala perorangan atau kelompok biasanya yang terjadi adalah terkait ketidaksesuaian luasan, harga ganti rugi dan bahkan aksi klaim sepihak. Sementara itu dalam skala yang lebih besar isu utama biasanya menyangkut batas administrasi wilayah pemerintahan (dusun, desa, kecamatan, kabupaten).  Tapi terkadang muncul juga konflik internal desa yang disebabkan karena kurangnya transparansi dan isu korupsi oleh para aktor elit.

Anggap saja lahan telah selesai dilakukan pembebasan atau ganti rugi, konflik selanjutnya yang mengintai adalah terkait pembangunan kebun masyarakat. Bisa menyangkut prosentase luasan terhadap kebun inti, pembangunan dan pemeliharaan kebun masyarakat yang dikesampingkan. Pada tahap ini menjadi sangat krusial transparansi pihak perusahaan dan niat baik perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat akan teruji pada tahap ini. Selesai masa pembangunan kebun titik krusial lagi adalah pada masa awal penyerahan hasil kebun. Setelah menunggu selama 4 tahun masa pembangunan masyarakat rata-rata menantikan segera dilakukan pembagian hasil namun pada usia itu tanaman sawit produksinya sangat rendah. Dengan demikian penghasilan masyarakat menjadi sangat minim, bahkan belum bisa menerima hasil.

Menjelang replanting isu-isu tersebut bisa berulang. Setiap tahapannya menjadi semakin berpotensi konflik menjelang even politik, baik itu pemilihan bupati mauppun pemilihan anggota dewan. Baik pemain lama atau pendatang baru dalam dunia politik berebut mencari pengaruh dan sembari mengumpulkan sumber-sumber pendanaan. Perusahaan-perusahan yang bermasalah bisa menjadi pesakitan. Beberapa isu yang digunakan untuk menekan perusahaan terutama masalah perijinan dan lingkungan. Masyarakat bisa dengan sangat mudah sekali dimobilisasi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan “pejuang” rakyat dan “kesejahteraan”.

Isu-isu lama dapat dikemas ulang dengan sedikit variasi, misalnya perubahan dari “single player” menjadi dalam bentuk organisasi massa. Jika oknum tersebut punya kekuasaan maka kendaraan yang dipakai bisa melalui lembaga resmi maupun peraturan “resmi”.  Misalnya prosentase kewajiban pembangunan kebun masyarakat ditingkatkan. Disisi lain status kepemilikan kebun masyarakat dari kepemilikan kolektif berupa HGU menjadi hak perorangan (SHM). Kedua isu tersebut nampaknya sangat pro rakyat.  Namun patut disadari bahwasanya terdapat agenda tersembunyi di balik itu.

Bagi aktor politik, hasil renegosiasi  prosentase kebun masyarakat tidak ambil pusing, tetapi melalui isu ini berusaha untuk menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat. Artinya ini adalah tiket gratis untuk menuju tampuk kekuasaan selanjutnya.  Ketatnya regulasi tentang kepemilikan kebun masyarakat secara kolektif mendorong oknum tertentu untuk mengarahkan ke kepemilikan perorangan. Tujuannya adalah agar para oknum aktor politik dapat menanamkan investasi dan melanggengkan kekuasaan, dengan cara memborong hak-hak kepemilikan yang seharusnya menjadi milik masyarakat kecil.

Jika sudah demikian masyarakat kecil hanya sebagai korban dan korban. Mengapa masyarakat masyarakat hanya dipakai sebagai “alat politik?” Karena biaya mobilisasi relatif murah, bahkan bisa “gratis” hanya cukup dengan isu-isu yang memberikan janji dan harapan tinggi. Selanjutnya isu tentang kelapa sawit melibatkan banyak pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan syarat dalam iklim demokrasi yaitu dukungan massa dalam jumlah yang banyak. Karena banyknya potensi konflik yang ada, ketika investor cabut karena tidak betah, maka akan ada oknum yang menjadi “calo” investasi. Siklusnya berulang kembali.

Oh rakyat kecil nasibmu. Kapan Indonesia maju. Siapakah yang akan menjaga bumi pertiwi ini? Siapakah yang akan menghidupi bangsa ini? Satu keyakinanku, bahwa aku tidak sendiri. Merdeka…!

 

Advertisements

Menantang Godaan

Kegiatan Sanggar Batik Di Dusun Gading, Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, Rembang.

Setiap kali memasuki bulan puasa, selalu saja mengingatkan aku pada seorang kawan yang juga merupakan rekan kerjaku, namanya Tika. Kami bersama-sama bekerja di Institut Pluralisme Indonesia (IPI). Kala itu kita melakukan riset aksi “Revitalisasi Batik Lasem”. Kami berbagi tugas, saya menangani relasi dengan pemerintahan dan publikasi sedangkan Tika menangani bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Secara langsung disupervisi oleh Mbak Rosi dibawah komando Pak Willy.

Apa yang kami kerjakan sederhana, pada prinsipnya adalah menjawab pertanyaan mendasar “bagaimana keberlangsungan batik tulis Lasem?” Pertanyaan tersebut mengemuka, ketika batik sudah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia, namun di sisi lain bahwa pembatik tulis Lasem rata-rata berumur 40 tahun ke atas. Jika generasi muda tidak ada lagi yang mau dan mampu membatik maka dalam kurun waktu 10 tahun ke depan akan sangat sulit sekali medapatkan batik tulis Lasem.

Salah satu objektif Tika adalah membangkitkan gairah membatik bagi generasi muda, secara khusus Tika membangun relasi dengan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler membatik. Beberapa kegiatan lomba membatik tingkat Sekolah Dasar diadakan untuk turut meningkatkan generasi muda dalam menekuni batik tulis.

Di hari biasa, sebuah pondok bambu berukuran 6 x 6 meter digunakan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk membatik, namun di setiap minggu pagi, suasana berubah. Riuh anak-anak sudah berkumpul, berniat untuk belajar membatik. Melihat antusiasme tersebut, secara tidak terduga beberapa ibu pembatik dengan sukarela membantu mengajarkan membatik secara sukarela.  Bukan hanya di Desa Jeruk, tapi hal itu juga ada dilakukan di Desa Karaskepoh dan Tuyuhan, tidak tanggung-tanggung Ibu Kades Karas Kepoh dan Istri Kades Tuyuhan juga ikut turun tangan.

Hampir 2 tahun kami bersama-sama mendampingi KUB Srikandi Jeruk, tentunya juga melewati bulan-bulan puasa. Selama bulan puasa tersebut, kami tetap melakukan aktifitas bersama seperti biasa. Yang luar biasa adalah, ketika saat jam istirahat Tika justru mengantarkan saya ke warung terdekat. Sementara saya makan, tika biasanya mengisi kesibukan dengan menulis “buku monyet” . Begitu cara Tika menyebutkan buku kecil catatan kegiatan hariannya. Selesai itu dia asik ngobrol dengan si penjual nasi pecel, yang juga seorang muslim. Pecel di bulan puasa rasanya tidak senikmat di bulan lainnya, bukan karena rasanya, tapi karena saya harus menyantapnya di depan orang yang sedang berpuasa. Tidak lupa saya sampaikan maaf sebelumnya.

Setiap suapan pecel terkandung juga pergumulan batin saya. Seorang muslim yang taat dan besar hati menantang godaan dibulan puasa. Sungguh suatu sikap mental yang luar biasa. Bahkan ketika di luar sana saya mendengar pemberitaan orang-orang yang secara paksa menutup warung makan saat dibulan puasa, saya merasa tidak percaya. Apa hebatnya mampu menahan lapar dan dahaga namun tidak bisa menahan diri dengan beringasnya untuk memaksa orang lain menutup warungnya? Karena dua orang muslim yang di depan saya, jelas secara berani menantang godaan itu. Mungkin mereka perlu belajar dengan Tika.

Beberapa kali saya minta pamit untuk makan sendiri, selesai makan saya jemput Tika lagi untuk melanjutkan aktifitas. Namun Tika selalu menolak, dia mengatakan tidak keberatan menemani saya makan siang. Awalnya aku kira basa-basi saja, namun rupanya memang dia serius. Bukan hanya sekali dua kali, tapi sampai akhir bulan puasa dia selalu menemaniku makan siang. Karena rasa tidak nyaman, pernah sekali saya tidak makan siang, hitung-hitung beromantisme menahan lapar, tapi sampai sore ya lemas juga. Maklum karena terakhir berpuasa dulu waktu masih kelas 5 SD. Karena beberapa bulan setelah puasa saya masuk rumah sakit, maka sejak saat itu saya tidak pernah puasa lagi. Kalaupun sehari cuma makan sekali, semasa masih kuliah itu sudah biasa. Bukan karena mau berpuasa, tetapi karena keadaan.

Tika, bukan meminta diri untuk dihormati karena sedang berpuasa, tapi dia memberikan keteladanan bagaimana dia menghormati orang yang tidak berpuasa, sekalipun aku yang tidak berpuasa tidak meminta untuk dihormati.

Tika dan teman-teman muslim seluruh dunia, selamat menjalankan ibadah puasa ya.