Monthly Archives: November 2009

Lebih Serius dengan Kesejahteraan Pembatik

Kesejahteraan, satu kata yang tidak pernah selesai dibahas. Secara khusus nasib buruh batik tidak semanis dengan kain batiknya, yang kini telah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Buruh batik yang hampir semuanya adalah termasuk pekerja tidak terlatih (non skilled worker) menempatkan posisi buruh batik bukan sebagai profesi yang diminati generasi muda sekarang. Meski demikian menjadi pembatik nampaknya menjadi satu-satunya pilihan bagi kaum ibu di sekitar Lasem.

Secara umum membatik dianggap sebagai pekerjaan sampingan, meskipun dalam kenyataannya sebagian pembatik memang benar-benar menghabiskan hari-harinya untuk membatik. Konsekuensinya baik pembatik atau pengusaha batik dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak, tanpa ada ikatan apapun. Ketika pengusaha mengalami pailit, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan pesangon kepada pembatik. Begitu juga sebaliknya, ketika pembatik ada kesibukan lain ataupun mendapatkan tawaran membatik dari tempat lain, maka pengusaha juga tidak dapat menuntut apapun.

Sebagai pembatik, secara sederhana hanya ikut numpang hidup kepada pengusaha. Karena buruh batik hanya bisa membatik, tidak punya modal untuk membeli kain dan perlengkapan memmbatik, tidak tahu resep warna batik dan tidak tahu kemana dan bagaiaman menjual batik. Mejadi pengusaha batik secara mandiri dianggap sebagai suatu impian yang tidak realistis, toh dengan menjadi buruh batikpun mereka juga masih bisa hidup. Sudut pandang pembatik terhadap profesinya tersebut menjadi hambatan ketika dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pembatik.

Pemerintah perlu berbagi informasi

 

Puji Santoso

Puji Santoso (Anggota DPRD Rembang) mengiyakan bahwa tingkat kesejahteraan buruh batik di Rembang masih rendah meskipun berangsur-angsur meningkat dari tahun ke tahun. Menjadi pertanyaan besar adalah apakah ada yang salah dengan kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan rakyat? Seberapa besar anggaran dari pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh batik? Demikian dua pertanyaan reflektif yang beliau ajukan ketika ditemui oleh tim IPI (Institut Pluralisme Indonesia).

Lebih lanjut Puji Santoso menambahkan perihal peningkatan kesejahteraan bukan semata-mata masalah angaran dan kebijakan yang pro rakyat saja tetapi bagaimana kesiapan masyarakat untuk dapat melihat potensi desa dan komitmen bersama untuk membangun desanya. Ketika ditanya lebih jauh mengenai seperti apa kebijakan yang pro rakyat, beliau menjelaskan bahwa pemerintah harus mendukung penciptaan usaha-usaha kecil di setiap desa tentunya disesuaikan dengan potensi desanya. Sementara itu usaha yang sudah ada juga tetap diberi dukungan sampai pada titik usaha tersebut dapat mandiri. Untuk itu pemerintah perlu berbagi informasi tentang peluang usaha-usaha baru dan ditindaklajuti dengan pelatihan-pelatihan teknis. Hal yang tidak terkait langsung tetapi cukup penting adalah membangun motivasi menjadi pengusaha.

Pengusaha Sudah Lebih Peduli terhadap Pembatiknya

 

Sudirman

Di tempat terpisah, Sudirman Kepala Bidang Perindustrian Disperindakop dan UMKM Kabupaten Rembang menambahkan bahwa untuk saat ini kesejahteraan pembatik sudah cukup bagus. Hal ini bukan hanya dinilai dari besarnya upah harian atau per kain saja, tetapi bonus yang mereka terima. Misalnya bonus ketika menjelang hari raya atau bonus ketika pengusaha sukses mengikuti pameran. Bahkan ada pengusaha yang memberikan bonus sepeda kepada semua pembatiknya. Budi Darmawan Kepala Bagian Perdagangan Disperindakop dan UMKM juga menjelaskan bahwa fasilitasi pameran kepada pengusaha itu dapat meningkatkan penjualan kain batik, dengan demikian maka pengusaha batik tidak sungkan-sungkan untuk memberikan bonus kepada pembatiknya. Saat ini memberikan bonus dan oleh-oleh sepulang dari pameran sudah menjadi trend di kalangan pengusaha batik Lasem. Diharapkan ke depan pengusaha yang sudah besar dan cukup mandiri dapat mengikuti pameran dengan sendirinya, dan gantian pengusaha lainnya yang difasilitasi.

Pemberian bonus dari pengusaha batik ke pembatiknya tentu meberikan satu nelai lebih, meskipun sangat insidental. Mengingat pemberian bonus paska suskes pameran berarti hanya diberikan ketika pameran itu sukses, dengan kata lain permintaan pasar masih tinggi. Menjadi permasalahan ketika permintaan pasar rendah maka tidak ada kewajiban pembarian bonus, dan bahkan tidak menutup kemungkinan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja.  Menyikapi hal ini Budi Darmawan menambahkan perlunya suatu strategi pemasaran yang kontinyu bukan tergantung hanya pada saat pameran saja, oleh karena itu perlu dibuatkan semacam outlet khusus batik Lasem. Seperti yang sudah dilaksanakan Dinas Perindakop dan UMKM dengan menyediakan showroom batik Lasem di Lasem dengan system kontrak kepada kelompok. Ada kemungkinan dikota-kota lain yang prospek untuk pemasaran batik Lasem kan dibangung outlet-outlet batik Lasem, baik yang disediakan oleh pihak pemerintah ataupun pengusaha sendiri. Sebagai contoh di Jepara sudah ada pusat penjualan batik Lasem, meskipun masih dikerjakan oleh pengusaha setempat.

 

Budi Darmawan

Secara umum pengusaha batik kini sudah jauh lebih peduli dan perhatian terhadap para pembatiknya. Selain dengan jumlah upah yang meningkat ditambah bonus hari raya dan pameran ternyata pengusaha batik Lasem bekerjasama dengan kantor Disperindakop dan UMKM Rembang pernah mengadakan lomba batik untuk anak SD. Untuk keperluan lomba dan hadiah dari Dinas Pendirndakop dan UMKM dan  pengusaha batik Tulis Lasem. “Untuk anggaran tahun depan selain memfasilatasi pameran dan pelatihan teknis kami juga mengadakan lomba batik anak tentunya dengan tetap melibatkan pengusaha batik Lasem” demikian Sudirman menegaskan.

Belajar dari KUB Srikandi Jeruk

IPI semenjak tahun 2006 melakukan pendampingan di 5 desa (Jeruk, Karaskepoh, Tuyuhan, Doropayung dan Warugunung) di kecamatan Pancur, Rembang. Secara khusus di desa Jeruk IPI menginisiasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai suatu model dalam rangka pemberdayaan dan upaya peningkatan kesejahteraan secara kolektif. Dikatakan kolektif karena keberadaan KUB Srikandi Jeruk tidak dimiliki secara personal tetapi merupakan milik bersama anggotanya. Melalui KUB ini mereka yang tadinya adalah buruh batik kini juga belajar menjadi pengusaha batik. Mereka juga belajar menentukan berapa besaran upah yang layak mereka terima dari hasil kerja keras mereka, tentunya dengan memperhitungkan biaya produksi dan juga permintaan pasar.

Setidaknya ada 12 pembatik yang di dalam, sebagian sudah mulai dibatik di luar. Perlahan namun pasti KUB sudah turut mengurangi angka pengangguran dan skaligus meningkatkan kesejahteraan. Saat ini permintaan kain batik ke KUB Srikandi Jeruk sudah mulai banyak. Banyaknya permintaan tersebut tidak serta merta menaikkan upah pembatik karena mereka juga mempertimbangkan keharmonisan dengan pengusaha lain. Bahwa waktu dan tenaga pembatik yang bekerja ekstra tentunya sudah layak mendapatkan bonus. Ternyata mereka juga sudah banyak belajar mengenai etika berwirausaha, tidak sekedar bersaing menjual barang banyak-banyakan, tetapi dengan tetap menjaga kulaitas serta mempertimbangkan sisi kemanusiaan dari pembatik.

Keberhasilan dari KUB Srikandi Jeruk sekaligus menepis anggapan bahwa buruh batik tidak bisa menjadi pengusaha batik. Berkaitan dengan kesejahteraan ternyata tidak selalu bicara mengenai pemilik modal dan buruh, KUB Srikandi Jeruk menempatkan pembatiknya sebagai rekan sekerja, karena mereka juga sama-sama pembatik. Di sisi lain mengenai kesejahteraan pembatik memang selayaknya mendapat perhatian lebih dari pemerintah, namun komitmen dan motivasi masyarakat untuk bangkit dan memperbaiki kesejahteraannya justru lebih utama (Slamet Haryono).

Advertisements

Menggagas Kawasan Lontong Pereng Menjadi Ikon Pariwisata Rembang

Keberadaan kawasan lontong Pereng terletak di jalan raya Rembang-Pamotan, tepatnya di Desa Jeruk. Untuk menuju ke lokasi Kawasan Lontong Pereng dari Rembang hanya diperlukan waktu tak lebih dari 20 menit. Sekilas kios-kios lontong tersebut masih sangat sederhana, bangunannya masih dari bambu dengan meja dan kursi ala kadarnya, meski demikian tidak mengurangi semangat para penjualnya yang rata-rata adalah gadis-gadis dari dusun Pereng. Untuk urusan rasa, lontong pereng sudah tidak diragukan lagi, dan umumnya masing-masing penjual mempunyai pelanggan fanatik. Hanya dengan uang 8 Ribu Rupiah kita sudah dapat menikmati lontong pereng lengkap berserta daging ayam kampung pilihan serta teh botol.

Saat ini terdapat 11 kios lontong ditambah 1 kios es degan. Harga sewa per kios bervariasi antara 2 sampai 4 Ribu per hari, selain itu mereka juga wajib membayar pajak penghasilan sebesar 6 Ribu per bulan. Untuk keperluan air bersih mereka dibebani 25-30 Ribu per bulan, sedangkan untuk listrik rata-rata 6 Ribu per bulan. Namun untuk air bersih dan listrik tidak semua pedagang ikut berlangganan, disesuaikan kebutuhan masing-masing pedagang. Dengan demikian jika dirata-rata perbulan masing-masing pedagang dibebani sekitar 97 Ribu dengan asumsi mendapatkan segala fasilitas mulai dari sewa tempat, air bersih, listrik, termasuk juga pajak penghasilan. Hasil tersebut jika dikalikan dengan jumlah seluruh pedagang yang ada dikalikan setahun maka tidak kurang dari 13 Juta per tahun. Pertanyaanya adalah kemana uang itu pergi? Melihat besarnya uang tersebut nampaknya Desa Jeruk mempunyai potensi yang cukup besar untuk menggerakan ekonomi desa, jika Kawasan Lontong Pereng dikelola dengan baik.

Dari Dinamika ke Dinamika

Melihat potensi tersebut Juweni, Kepala Desa Jeruk berinisiatif untuk menyampaikannya langsung kepada Bupati Rembang, Moch Salim yang kebetulan saat itu berkenan hadir dalam acara “Dinamika Pembangunan dan Pemerintahan”, bertempat di Balai Desa Jeruk 14 Februari 2009. Juweni semakin lantang mengusulkan penataan Kawasan Lontong Pereng, yang menurutnya sangat bersesuaian dengan Visi Pak Bupati melalui empat pilarnya, yaitu membangkitkan ekonomi rakyat. Selain karena potensinya, menurut Juweni Kawasan Lontong Pereng memang harus segera dibenahi karena berada di pinggir jalan raya yang bisa membahayakan baik para konsumen atau pengendara kendaraan bermotor yang melewati daerah tersebut. Kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat disebabkan karena lalulalang penjual dan pembeli, fasilitas parkir yang kurang memadahi, berada di dekat tanjakan, dan aktifitas olahraga yang berada di lapangan dekat Kawasan Lontong Pereng dan berbatasan langsung dengan jalanraya. Hal Senada juga dikemukakan oleh Camat Pancur Ir. Suryawan kepada Bupati Rembang, Moch Salim pada forum “Dinamika Pembangunan dan Pemerintahan” di Desa Sidowayah, 27 Juni 2009.

Disamping Juweni menyampaikan usulan secara langsung kepada Bupati, beliau selaku Kepala Desa Jeruk beserta segenap perangkat dan masyarakat juga telah memasukkan pembangunan Kawasan Lontong Pereng sebagai usulan program dalam Musrenbangdes. Usulan tersebut terus ditindaklanjuti sampai dengan Musrenbangcam dan Murenbangkab. Berdasarkan hasil musrenbangkab, tertulis dana untuk pembangunan Kawasan Lontong Pereng dibutuhkan sekitar 480 Juta, untuk 24 kios.

Usulan dari Juweni tersebut nampaknya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Tiga bulan semenjak acara “Dinamika Pembangunan dan Pemerintahan” Juweni dipanggil pihak kecamatan, untuk dilakukan penjajakan awal pembangunan Kawasan Lontong Pereng. Namun demikian Juweni menjadi berkecil hati ketika pembangunan Kawasan Lontong Pereng tersebut dananya tidak hanya bersumber dari APBD tapi juga menggandeng investor. Dengan kata lain pembangunan tersebut bersifat dana pinjaman, yang di kemudian hari harus mengembalikan, bukan hibah.

APBD, Pinjaman, PNPM atau dana dari Sponsor

Tawaran dari Disperindakop untuk menggandeng investor dalam pembangunan Kawasan Lontong Pereng, ditanggapi dingin oleh Juweni. Sebenarnya Juweni merasa keberatan kalau harus bertanggungjawab atas dana pinjaman pembangunan yang tidak kecil, dalam kurun waktu pengembalian yang tidak sebentar, semantara jabatan Kepala Desa hanya 6 tahun saja, dan sudah berjalan 2 tahun jadi tinggal 4 tahun saja pengabdiannya. Sementara itu kalau dana pembangunan tersebut berasal dari pinjaman ivestor maka paling tidak masa pengembalian minimal 8 tahun. “ Apakah ini tidak akan menjadi beban bagi Kepala Desa selanjutnya, ya kalau masih saya, kalau sudah orang lain?” Demikian Juweni menegaskan.  Sementara itu di kesempatan yang lain Ir. Budi Darmawan, Kepala Bidang Perdagangan, Diseperindagkop UMKM Rembang yang dimintai tolong untuk mengusulkan rancangan kontruksi fisik kios lontong, menambahkan “Berapapun dananya bentuk kiosnya dapat disesuaikan dan dibuat seartistik mungkin. Jadi untuk kiosnya jangan terpaku hanya pada desain yang mewah dari beton, bisa saja dibuat sederhana dengan bahan-bahan dari kayu dan bambu yang bisa jadi per kios dengan ukuran 4×4 tidak sampai 7,5 juta”.  Dengan demikian jika memang pihak desa menyanggupi, pinjaman untuk pembanguna kios lontong tidak harus sebesar anggaran hasil Musrenbang, kalau ada 12 kios barati hanya dibutuhkan dana sekitar 90 Juta.

Juweni lebih berharap kalau dana pembangunan tersebut bersumber dari APBD, dan bersifat hibah. Kalaupun memang ada kendala dengan APBD dia akan terus mengusahakan pembangunan Kawasan Lontong Pereng melalui sumber yang lainnya, seperti melalui program PNPM atau mencari donatur. Seperti yang telah dia ketahui sebelumnya bahwa salah satu perusahaan minuman dalam kemasan ternama pernah menawarkan untuk membangun Kawasan Lontong Pereng, meskipun sampai saat ini belum ada kabar perkembangannya.

Terlepas dari alotnya pembangunan fisik Kawasan Lontong Pereng, perlu juga diperhatikan untuk membuat image tentang Kawasan Lontong Pereng tidak hanya sekedar jualan lontong pereng, tetapi sebagai salah satu icon pariwisata Kabupaten Rembang. Paling tidak ketika orang berbicara tentang Rembang juga akan berbicara tentang lontong pereng, dan ketika sampai di Kawasan Lontong Pereng tidak hanya makan lontong saja tapi ada alasan lain yang membuat wisatawan untuk tinggal lebih lama. Misalnya mereka juga dapat mencari cinderamata ataupun oleh-oleh khas Rembang, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan live in, tinggal di rumah-rumah warga sekaligus menikmati dan turut serta dalam kegiatan masyarakat seperti bertani ataupun membatik. Kesempatan untuk tinggal dan beraktifitas layaknya penduduk desa, merupakan suatu pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa tergantikan seperti ketika mengunjungi hotel atau restoran yang mewah.

Gambaran tersebut bukanlah suatu omong kosong jika pihak pemerintah dengan serius menata Kawasan Lontong Pereng sebagai salah satu tempat rujukan dan bahkan bisa menjadi salah sati ikon wisata di Kabupaten Rembang. Tidak menutup kemungkinan Jeruk bisa menjadi Desa wisata, yang jumlahnya baru 17 Desa saja di Jawa Tengah (Slamet Haryono).