Kabut Asap dan Beberapa Alternatif Solusinya

KebakaranBelakangan masalah kabut asap menjadi isu nasional bahkan regional, sampai-sampai Presiden Joko Widodo turun tangan langsung meninjau lokasi. Buntutnya masing-masing instansi pemerintah memberikan respon beragam mulai ancaman dengan pemberian sanksi pencabutan ijin usaha, pencabutan HGU dan penetapan tersangka.

Terkait upaya penindakan, ada kesan untuk secara serius membidik perusahaan-perusahaan. Hal ini sekaligus upaya untuk memberikan kesan penegakkan hukum tanpa tebang pilih. Bisa jadi memang ada perusahaan yang kurang ajar, hanya karena  ingin melakukan efisiensi proses pembukaan
lahannya dilakukan dengan cara pembakaran.

Apakah perusahaaan melakukan pembakaran? Sebetulnya sederhana saja untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan pembakaran atau tidak. Pertama, titik api berawal dari mana? Dengan perkembangan teknologi citra satelit saat ini, tentunya tidak kesusahan untuk mengetahui awal mula titik api tersebut apakah berasal dari dalam ijin lokasi perusahaan atau tidak? Dengan demikian dapat disimpulkan apakah perusahaan merupakan pelaku atau korban kebakaran. Perlu hati-hati juga, bahwa tidak jarang di dalam ijin lokasi suatu perusahaan terdapat area enclave, yang bukan menjadi bagian dari perusahaan.

Kedua, apakah di dalam ijin usaha perusahaan tersebut telah selesai proses tanam? Jika sudah selesai proses tanam maka kemungkinan kecil perusahaan melakukan pembakaran. Apa mungkin perusahaan sudah capek-capek membuka lahan dan menanamnya kemudian dibakarnya sendiri? Hal ini mengingkari dalih bahwa pembakaran dilakukan untuk melakukan efisiensi.

Ketiga, bisa dilakukan audit atas kesiapan perusahaan akan penanganan bahaya kebakaran. Misalnya bagaimana pembuatan sistem parit, embung, menara pantau, alat pemadam kebakaran, rambu-rambu larangan pembakaran, regu pemadam kebakaran dan pelatihan pemadamanan kebakaran. Investasi biaya untuk penanganan kebakaran tersebut jauh lebih mahal daripada biaya pembukaan lahan dengan sistem pembakaran. Artinya perusahaan yang bandel tentunya akan mengabaikan dan minim upaya penanganan bahaya kebakaran dan berani membakar lahan dengan tidak bertanggungjawab karena alasan efisiensi.

Terkhusus perusahaan Kelapa Sawit, pembukaan lahan dengan sistem pembakaran menjadi hal yang harus dihindari. Teknik pembukaan lahan zero burning system  menjadi hal yang tidak terelakkan bagi perusahaan kelapa sawit yang hendak melakukan sertifikasi ISPO dan RSPO. Jadi hampir dikatakan tidak mungkin bagi perusahaan sawit melakukan pembakaran lahan, kecuali perusahaan tersebut memang bandel.

Bagaimana dengan masyarakat yang melakukan pembakaran lahan? Di beberapa tempat pembukaan lahan dengan sistem dibakar menjadi semacam bagiat dari adat. Kita tida bisa serta-merta mengkambing hitamkan masyarakat. Tidak semuanya melakukan pembukaan lahan secara serampangan dan tanpa pengawasan. Masih banyak juga secara kolektif mereka melakukan ritual khusus dalam membuka lahan, mereka menjaga secara bersama-sama sampai api betul-betul padam dan tidak merembet kemana-mana. Meskipun demikian dalam upaya untuk meminimalisir resiko kabut asap, perlu juga dilakukan alih teknologi dalam pembukaan lahan dari sistem pembakaran menjadi sistem manual ataupun mekanis.

Memang terlalu sederhana jika hanya dengan alih teknologi, perlu lebih jauh dilakukan transformasi pola pikir. Bahwa pembukaan lahan tanpa pembakaran lahanpun juga merupakan bagian dari adat. Pola pikir demikian perlu terus untuk disemaikan di masyarakat oleh lembaga-lembaga adat.  Disisi lain perlu juga dukungan sistem sosial yang kuat, jika pembukaan lahan dilakukan secara manual maka perlu dilakukan dengan sistem gotong royong. Jika pembukaan lahan dilakukan dengan cara mekanis, maka perlu dukungan sarana yang memadahi. Cara ini lebih kompleks namun tidak ada yang tidak mungkin jika segenap pihak mempunyai komitmen yang sama besar untuk meminimalisir pembakaran lahan. Kaitannya masyarakat adat dan pengelolaan kebakaran lahan, saya anggap pemerintah kecolongan. Beginilah jika keberadaan masyarakat adat dipandang sebelah mata.

 Sebagai tindakan penanggulangan, perlu kiranya masing-masing daerah sampai ke level desa dan dusun mempunyai  sistem penanggulangan bencana, khususnya bencana kebakaran. Dalam hal ini bukan hanya menyangkut alokasi dana untuk pengadaan sarana pemadam kekabaran saja tapi juga termasuk sanksi dan aturan main tentang tata cara pembukaan lahan. Inisiasi bisa datang dari mana saja, misalnya pada level Kabupaten dapat dikeluarkan Perbup tentang Pembukaan Lahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran. Lebih juga di tingkat desa dapat juga dibuat Perdes semacam demikian. Artinya kalaupun berbagai upaya untuk meminimalisir pembakaran gagal dan akhirnya terjadi kebakaran juga, penanganan bisa segera dilakukan di garis depan, bukan dengan sistem kagetan.

Hanya saja jika sistem demikian berjalan, ruang bagi pahlawan kesiangan menjadi semakin terbatas beraksi dan mendapat kecupan dari sang Presiden.

About Slamet Haryono

Hak cipta dilindungi oleh YANG MAHA PENCIPTA. Silahkan dibaca, mengutip sebagian atau keseluruhan dari setiap tulisan dalam blog ini untuk tujuan non komersial wajib menyertakan sumber dan nama penulis secara lengkap, serta digunakan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan untuk tujuan komersial silahkan hubungi saya melalui slamethdotkom@yahoo.com

Posted on September 28, 2015, in Artikel and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: