Politik dan Potensi Konflik Perkebunan Sawit

http://www.google.co.id/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toonpool.com%2Fcartoons%2Funtitled_38416&ei=s_yQVbTaG8-VuASg4YOIBg&psig=AFQjCNEPsFiYepS40VRn2Ht7eOOQ_No7pA&ust=1435651635547933

Kesejahteraan, barangkali menjadi slogan sekaligus impian banyak orang. Slogan tersebut menjadi kata kunci bagi calon pemerintah daerah maupun anggota dewan. Ide dasar untuk meningkatkan kesejahteraan ini kemudian pemerintah menggandeng investor. Bidang usaha yang cukup menjadi primadona baik untuk saat ini maupun jangka panjang adalah perkebunan kelapa sawit.

Permasalahan yang biasanya muncul pada tahap awal investasi perkebunan kelapa sawit adalah tumpang tindih perijinan, baik antara satu perusahaan perkebunan dengan perkebunan lain maupun antara perusahaan perkebunan dengan pertambangan. Tidak jarang juga ijin yang diberikan justru tumpang tindih dengan peruntukan lain, dalam hal ini status kawasan. Bahkan lebih jauh ada juga ijin yang diberikan justru berada di lingkungan pertanian dan perkebunan masyarakat yang produktif, semisal karet, kopi dan lain sebagainya. Konflik yang terjadi pada level demikian biasanya berakhir di pengadilan atau justru di “meja makan”. Konfliknya relatif tidak nampak karena masing-masing perusahaan akan menggunakan pendekatan hukum. Pertanyaanya mengapa ijin bisa sampai tumpang tindih? Tanyakan saja kepada yang memberi ijin.

Potensi konflik selanjutnya adalah pada saat perolehan lahan, mengingat perkebunan kelapa sawit rata-rata memerlukan luasan sampai sekitar 20.000 Ha per ijin yang diberikan dalam satu PT (Perseroan Terbatas). Dalam perolehan lahan seluas itu tidak jarang terjadi konflik antara pemilik lahan berhadapan dengan perusahaan. Konflik dengan pemilik lahan tersebut bisa dalam skala perorangan, kelompok maupun dalam jumlah yang cukup banyak sampai melibatkan beberapa desa.

Dalam skala perorangan atau kelompok biasanya yang terjadi adalah terkait ketidaksesuaian luasan, harga ganti rugi dan bahkan aksi klaim sepihak. Sementara itu dalam skala yang lebih besar isu utama biasanya menyangkut batas administrasi wilayah pemerintahan (dusun, desa, kecamatan, kabupaten).  Tapi terkadang muncul juga konflik internal desa yang disebabkan karena kurangnya transparansi dan isu korupsi oleh para aktor elit.

Anggap saja lahan telah selesai dilakukan pembebasan atau ganti rugi, konflik selanjutnya yang mengintai adalah terkait pembangunan kebun masyarakat. Bisa menyangkut prosentase luasan terhadap kebun inti, pembangunan dan pemeliharaan kebun masyarakat yang dikesampingkan. Pada tahap ini menjadi sangat krusial transparansi pihak perusahaan dan niat baik perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat akan teruji pada tahap ini. Selesai masa pembangunan kebun titik krusial lagi adalah pada masa awal penyerahan hasil kebun. Setelah menunggu selama 4 tahun masa pembangunan masyarakat rata-rata menantikan segera dilakukan pembagian hasil namun pada usia itu tanaman sawit produksinya sangat rendah. Dengan demikian penghasilan masyarakat menjadi sangat minim, bahkan belum bisa menerima hasil.

Menjelang replanting isu-isu tersebut bisa berulang. Setiap tahapannya menjadi semakin berpotensi konflik menjelang even politik, baik itu pemilihan bupati mauppun pemilihan anggota dewan. Baik pemain lama atau pendatang baru dalam dunia politik berebut mencari pengaruh dan sembari mengumpulkan sumber-sumber pendanaan. Perusahaan-perusahan yang bermasalah bisa menjadi pesakitan. Beberapa isu yang digunakan untuk menekan perusahaan terutama masalah perijinan dan lingkungan. Masyarakat bisa dengan sangat mudah sekali dimobilisasi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan “pejuang” rakyat dan “kesejahteraan”.

Isu-isu lama dapat dikemas ulang dengan sedikit variasi, misalnya perubahan dari “single player” menjadi dalam bentuk organisasi massa. Jika oknum tersebut punya kekuasaan maka kendaraan yang dipakai bisa melalui lembaga resmi maupun peraturan “resmi”.  Misalnya prosentase kewajiban pembangunan kebun masyarakat ditingkatkan. Disisi lain status kepemilikan kebun masyarakat dari kepemilikan kolektif berupa HGU menjadi hak perorangan (SHM). Kedua isu tersebut nampaknya sangat pro rakyat.  Namun patut disadari bahwasanya terdapat agenda tersembunyi di balik itu.

Bagi aktor politik, hasil renegosiasi  prosentase kebun masyarakat tidak ambil pusing, tetapi melalui isu ini berusaha untuk menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat. Artinya ini adalah tiket gratis untuk menuju tampuk kekuasaan selanjutnya.  Ketatnya regulasi tentang kepemilikan kebun masyarakat secara kolektif mendorong oknum tertentu untuk mengarahkan ke kepemilikan perorangan. Tujuannya adalah agar para oknum aktor politik dapat menanamkan investasi dan melanggengkan kekuasaan, dengan cara memborong hak-hak kepemilikan yang seharusnya menjadi milik masyarakat kecil.

Jika sudah demikian masyarakat kecil hanya sebagai korban dan korban. Mengapa masyarakat masyarakat hanya dipakai sebagai “alat politik?” Karena biaya mobilisasi relatif murah, bahkan bisa “gratis” hanya cukup dengan isu-isu yang memberikan janji dan harapan tinggi. Selanjutnya isu tentang kelapa sawit melibatkan banyak pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan syarat dalam iklim demokrasi yaitu dukungan massa dalam jumlah yang banyak. Karena banyknya potensi konflik yang ada, ketika investor cabut karena tidak betah, maka akan ada oknum yang menjadi “calo” investasi. Siklusnya berulang kembali.

Oh rakyat kecil nasibmu. Kapan Indonesia maju. Siapakah yang akan menjaga bumi pertiwi ini? Siapakah yang akan menghidupi bangsa ini? Satu keyakinanku, bahwa aku tidak sendiri. Merdeka…!

 

About Slamet Haryono

Hak cipta dilindungi oleh YANG MAHA PENCIPTA. Silahkan dibaca, mengutip sebagian atau keseluruhan dari setiap tulisan dalam blog ini untuk tujuan non komersial wajib menyertakan sumber dan nama penulis secara lengkap, serta digunakan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan untuk tujuan komersial silahkan hubungi saya melalui slamethdotkom@yahoo.com

Posted on June 29, 2015, in Artikel and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: