Konflik Noborejo (SPBE): Pendekatan Kultural

S

enin pagi, 11 Maret 2011. Yoga Prasetya, ketua panitia  Diskusi Ilmiah : Bedah Kasus Noborejo (SPBE), menghubungi saya  hanya setengah jam sebelum acara dimulai, untuk menjadi moderator dalam acara tersebut. Hadir sebagai narasumber Priyo Nugroho (Asisten I) mewakili Pemerintah Kota Salatiga, Nick Tunggul Wiratmoko dari LSM Percik. Sangat disayangkan Muh Nas’at perwakilan dari masyarakat Noborejo yang sedianya hadir, membatalkan kedatangannya pada beberapa menit sebelum acara dimulai, karena ada keluarganya yang sakit. Meskipun narasumber perwakilan dari masyarakat Noborejo tidak hadir, namun masih ada beberapa masyarakat Noborejo yang hadir sebagai peserta diskusi.

Upacara Selamatan

Diskusi ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, UKSW sebagai tanggungjawab sosial menjalankan fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi. Inisiatif ini patut diacungkan jempol mengingat perkembangan kasus ini mengalami kebuntuan, karena komunikasi antar pihak pemangku kepentingan tidak berjalan mulus. Seperti diberitakan oleh Scientiarum, masalah SPBE sudah mengemuka sejak pertengahan 2010, masyarakat Noborejo yang tergabung dalam Fokermapa (Forum Kerukunan Masyarakat Pamot) bahkan sudah melakukan beberapa kali unjuk rasa. Pertama mereka unjuk rasa di depan SPBE PT CRI pada 19 Juli 2010, kedua di depan SPBE PT CRI (Capital Realm Indonesia) dan di halaman kantor Wali Kota Salatiga pada 5 Agustus 2010.

Awal penolakan masyarakat Noborejo adalah adanya kekhawatiran jika terjadi ledakan di SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) yang telah selesai dibangun, dengan kapasitan 36 ton. Mereka membandingkan bahwa dengan ukuran 3 kg saja sudah mampu meledakkan rumah bagaimana dengan yang 36 ton? Maklum saat itu lagi kencang-kencangnya pemberitaan tentang seringnya kasus ledakan gas elpiji 3 kg. Meskipun secara teknis dari pihak Pertamina memastikan bahwa konstruksi SPBE tersebut telah memenusi standar keselamatan namun warga masih menolak keberadaan SPBE tersebut.  Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, disinyalir ada manipulasai tanda tangan terkait pengurusan pendirian SPBE tersebut. Sejauh ini warga belum dapat membuktikan hal ini, mengingat pihak pengusaha ataupun pemerintah tidak dapat menunjukkan secara terbuka dokumen perijinan tersebut, meskipun sudah ada undang-undang mengenai trasnparansi informasi publik.

Berkali-kali pertemuan telah diadakan, namun selalu saja tidak membuahkan hasil. Barangkali masing-masing pihak sudah cukup jenuh, terjebak dengan stigma masing-masing. Analisis yang berkembang lebih banyak menggunakan pendekan sosiologis, demikian juga upaya untuk menyelesaikan lebih kepada pendekatan formal, struktural. Saya rasa kondisi semacam ini bukan hanya di Noborejo, dalam banyak kasus perselisihan antara masyarakat dan pengusaha hampir selalu upaya penyelesaiannya dengan pendekatan struktural. Biasanya masyarakat cenderung akan menjadi korban, sementra jika dikemudian hari ditemukan masalah yang lebih besar pemerintah hanya bisa menyalahkan pihak pengusaha. Bisa jadi saya salah dalam hal ini.

Konflik seperti di Noborejo sebenarnya tidak perlu terjadi, jika pihak pengusaha dan pemerintah juga mengindahkan nilai kultural yang berkembang di masyarakat. Upaya pembangunan yang diselenggarakan pemerintah dengan menggandeng pihak investor tentulah mempunyai niat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam prakteknya upaya tersebut terkadang justru menuai perselisihan, masyarakat yang dianggap kurang terpelajar  dan tidak siap dengan pembangunan, akan menjadi korban. Ketika permasalahan sudah berkepanjangan ditambah kejenuhan para aktor akibat akumulasi beban psikologis maka ruang-ruang pertemuan formal nyaris tidak akan membuahkan hasil. Tidak ada jalan lain, selain pendekatan kultural. Pendekatan hukum pasti akan menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang dan pihak lain sebagai yang kalah.

Cerita dari Desa

Terkait pendekatan kultural, saya teringat cerita orang-orang tua di kampung saya, di Desa Reco. Sama seperti nama kampung, di desa saya terdapat banyak arca. Oleh pihak keraton waktu itu arca diminta, namun demikian sebelum diambil beberapa kali pihak keraton datang ke desa untuk rasan-rasan (pembicaraan dari hati ke hati dengan mengedepankan rasa). Menurut cerita, tidak ada warga yang keberatan dengan hal itu namun karena arca-arca tersebut merupakan warisan dari leluhur,sehingg mereka terlebih dahulu mengadakanbersama. Pada saat hari yang sudah ditentukan salah seorang pembesar keraton hadir dan menyampaikan maksudnya baik-baik. Cerita datangnya pembesar keraton ke Desa kami, menjadi cerita yang membanggakan bagi warga desa kami, saat itu. Dari keraton mana? Siapa nama pembesar itu? Untuk tujuan apa arca-arca itu diambil dan dibawa kemana? Saya tidak tahu, tidak cukup informasi tentang hal itu.

Berdasarkan penggalan cerita dari Desa saya tersebut terlihat adanya upaya pendekatan dari pihak pemerintah (utusan dari keraton) yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di Desa. Warga desa yang sebenarnya tidak mempermasalahkan jika memang arca tersebut dikehendaki oleh pihak kraton, namun demikian mereka pihak keraton bersama dengan warga bersama-sama mengadakan selamatan. Rasan-rasan yang dilakukan oleh pihak keraton menunjukkan adanya kedekatan dan penghormatan yang tinggi dengan warga Desa, dengan kata lain dimanusiakan. Tentunya substansi dan kemasan dari rasan-rasan akan berbeda jauh dengan forum sosialisasi yang biasanya dipakai oleh pemerintahan jaman sekarang. Dengan cara demikian terlihat adanya usaha untuk berkomunikasi dari hati ke hati bukan sekedar melakukan segala sesuatunya karena ‘paksaan’ struktural melalui RT, RW, Lurah, Camat dan seterusnya.

Jalur formal dan struktural, seperti syarat dokumen perijinan, pelibatan apartur pemerintahan Desa dan masyarakat tentunya memang harus dilakukan namun juga harus mengindahkan nilai-nilai lokalitas. Sepertinya pemerintah jaman sekarang sudah lupa atau mungkin tidak terbiasa lagi melakukan hal itu. Tidak bisa disalahkan begitu saja, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan juga warga masyarakat dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat kita sudah kehilangan sense of culture. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal bukan dimaknai pada keseniannya saja, namun pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat untuk menjaga nilai-nilai yang menjaga kehidupan mereka dengan harmonis. Pemerintah dan pengusaha yang biasanya lebih ‘berkepentingan’ mau tidak mau harus lebih sadar akan kemendesakkan ini. Jauh-jauh hari sebelum segala sesuatu dengan label ‘pembangunan’ dilaksanakan mereka harus turun ke bawah (masyarakat) untuk rasan-rasan.

Aneh jika pemerintah harus turun kebawah, karena yang perlu turun ke bawah berarti bukan sedang berada dibawah. Dengan demikian demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat patut dipertanyakan?

About Slamet Haryono

Hak cipta dilindungi oleh YANG MAHA PENCIPTA. Silahkan dibaca, mengutip sebagian atau keseluruhan dari setiap tulisan dalam blog ini untuk tujuan non komersial wajib menyertakan sumber dan nama penulis secara lengkap, serta digunakan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan untuk tujuan komersial silahkan hubungi saya melalui slamethdotkom@yahoo.com

Posted on April 12, 2011, in Artikel and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: