Catatan Kritis tentang SPPM dan KUKM

I. Skenario Pola Pengembangan Mahasiswa (SPPM), Begitu Adanya

  1. SPPM disusun ditengah-tengah pergumulan senior-senior Lembaga Kemahasiswaan (LK), akan peran dan fungsi serta kebutuhan akan kejelasan profil lulusan UKSW, yang  diprakarsai oleh PR III (John A. Titaley).
  2. Kebutuhan akan peran dan fungsi serta kebutuhan akan kejelasan profil lulusan didasarkan atas kondisi lingkungan pada waktu itu yang rata-rata  Perguruan Tinggi (PT) yang belum mempunyai profil lulusan yang jelas. Selain itu Lembaga Kemahasiswaan (LK) masih dalam proses pengumpulan kembali energi yang telah  buyar selama pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus dan pembentukan Badan Koordinasi Kemahasiswaan.
  3. Skenario 1, tentang pengembangan profil lulusan UKSW. Ciri profil lulusan UKSW diharapkan bercirikan “creative minority” yaitu mereka yang meskipun dalam jumlah yang kecil tetapi mampu menunjukkan jalan bagi bangsanya dan dapat membimbing masa yang pasif menjadi penganut yang giat karena superioritas jiwa dan roh serta kekuatan keyakinannya.
  4. Dua kompetensi dasar dalam skenario 1, yaitu : humanistik skill (HS), kemampuan menghadirkan diri secara manusiawi dalam kehidupan bermasyarakat serta turut bertanggung jawab bagi kelangsungan nilai-nilai kemanusiaan  dalam masyarakat. Pofesioanal skill (PS), kemampuan melaksanakan profesinya dengan bekal kemampan akademiknya yang memadahi dalam rangka mengaktualisasikan diri dalam masyarakat.
  5. Pencapaian kedua kompetensi dasar tersebut berdasarkan indikasi kadar-kadar sebagai berikut: Keagamaan, pemahaman yang tepat tentang pengertian beragama dan maknanya bagi kehidupan kemnausiaan dan kemasyarakatan; Kewarganegaraan, suatu sikap yang menjunjung tinggi keberadaan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, dan berdaulat; Lingkungan, kesadaran tentang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan upaya pengembangan potensi lingkungan untuk kesejahteraan manusia; Sosial budaya,  pemahaman tentang nilai-nilai sosial b udaya yang berkembang dalam masyarakat; Manajerial, mengembangkan diri sebagai calon pemimpin dalam masyarakatnya dan pengembangan diri pengetahuan dan profesinya sesuai ilmu yang ditekuni sehingga menjadi pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Keilmuan, kemampuan bertanggung jawab akan ilmu dan pengetahuan yang ditekuninya; Solidaritas sosial, kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya untuk kepentingan kemanusiaan dan kemasyarakatan, sehingga kesejahteraan masyarakat selalu dipakai sebagai ukuran dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  6. Skenario 2, tentang penataan peran LK. Penataan peran LK didasarkan atas kesadran bahwa keberadaan LK bukan tanpa arah dan sekedar menuruti aspirasi mahasiswa tetapi LK perlu ditempatkan dalam kerangka secara menyeluruh proses pendidikan dan pengajaran.
  7. Penataan peran tersebut terakomodasi dalam peraturan-peraturan Yayaya, Rektor, dan LK itu sendiri berupa statuta, SK rektor, KUKM, SK SMU dan BPMU. Untuk mengoptimalkan peran tersebut perlu dilakukan penyempurnaan (amandemen).
  8. Karena keberadaan LK yang terintegrasi dengan Universitas dan Fakultas maka program-program yang hendak dijalankan oleh LK hendaknya terintegrasi pula dengan Universitas dan Fakultas.
  9. Skenario 2a, tentang pengembangan struktur program LK yang integratif. Menekankan pada pengembagan program humanistik di aras Universitas dan profesional di aras Fakultas. Dalam pelaksanaannya baik LK aras Universitas maupun Fakultas perlu  mengintegrasikan programnya dengan Universitas dan Fakultas. Untuk itu pelu dilakukan Rapat Koordinasi dan kbijakan program serta anggaran.
  10. Skenario 2b, Pengembangan struktur organisasi LK. Menunjukan hubungan antar unit dalam hal ini LK (SMU, BPMU, SEMA, BPMF) dengan pihak Universitas dan Fakultas dalam hal ini (Rektor dan Dekan). Garis putus-putus antara Dekan dengan SEMA, BPMF msupun BPMU dengan BPMF menunjukan fungsi konsultatif. Garis tidak terputus antara Rektor dengan SMU dan BPMU menunjukan fungsi kooodinatif, juga merupakan garis komando sebagai konsekuensi penerapan konsep SMPT.
  11. Skenario 2c, tentang pengembangan program minat dan perhatian. pengembangan program minat dan perhatian didasarkan atas kenyataan bahwa program-pogram LK tidak akan memenuhi semua kebutuhan mahasiswa, maka dari itu mahasiswa dapat secara proaktif mengembangkan dirinya dengan tetap dikoordinir dan dikelola oleh LK. Penataan program minat tersebut diarahkan pada bidang seni, olahraga, dan lingkungan.

II. Relevansi SPPM

  1. Nampaknya terlalu susah untuk memberikan label “creative minority” pada setiap lulusan UKSW, mengingat persaingan antar PT yang ada dalam menciptakan sarjana sebanyak-banyaknya dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kebutuhan akan nilai akreditasi yang tinggi serta kesehatan keuangan menjadi lebih diutamakan daripada repot-repot mengurusi lulusan yang bercirikan “creative minority”. Untuk itu LK mempunyai peran yang sangat luas dalam rangka menciptakan profil lulusan yang bercirikan “creative minority”, tentunya jika LK sendiri tahu dan menyadari akan fungsi dan perannya.
  2. Keberadaan LK menjadi terkesan OSISnya mahasiswa, oleh karena perannya yang tidak tertata rapi. LK menjadi terkesan arogan, berisi orang-orang yang frustasi dengan studinya dan mereka yang memperhamba diri baik dengan dosen ataupun pemilik modal (Sponsor). LK seringkali tidak diikut sertakan dalam Rapat Kerja Universitas ataupun Fakultas, dengan alasan keterlambatan periodisasi. Sehingga jangan berharap adanya program yang terintegrasi antara Fakultas-Universitas dengan LK, yang ada adalah pengintruksian program oleh  Fakultas-Universitas untuk dilaksanakan oleh LK.
  3. Dengan semakin menurunnya minat mahasiswa dalam ber-LK dan perubahan sistem pendidikan, perlukah kiranya LK bermetamorfosis mencari bentuk yang lebih maju dan handal?
  4. LK tidak mampu lagi mengadakan program yang terpadu, yang ada adalah persaingan kegiatan secara kuantitas, dengan dalih kegiatan tersebut memang benar-benar dibutuhkan mahasiswa. Untuk itu perlu dilakukan inisiatif kebijakan penyelenggaran keuangan yang efektif dan efisien.
  5. Keberadaan LK kita yang menganut model SMPT, mengkondisikan LK menjadi organisasi yang elitis, dengan gaya borjuasi. Masing-masing unit saling menonjolkan kehebatannya dalam menyelenggarakan kegiatan yang sesunggunya merupakan suatu mekanisme pengalihan perhatian fungsionaris akan fungsi sosiopolitisnya. Dengan demikian keberadaan LK dengan sendirinya memang memberikan peluang yang sangat besar akan terjadinya konflik horisontal antar unit.
  6. Sampai sejauh ini keberadaan kelompok minat dan bakat ataupun Unit Kegiatan Mahasiswa masih belum tertata rapi, baik dari segi bidang yang digeluti, pendanaan, serta lembaga yang dinaungi.

III. Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa, Begitu adanya

  1. Merupakan suatu peratauran atau ketentuan umu yang dipakai sebagai acuan formal  bagai tata kehidupan bermahasiswa dan ber LK.
  2. BAB I ketentuan umum, yaitu beberapa istilah yang dipakai dalam KUKM.
  3. BAB II Organisasi kemahasiswaan, yaitu pengertian, status, kode etik mahasiswa, hak dan kewajiban, atribut dan sanksi.
  4. BAB III Lembaga Kemahasiswaan, berisi tentang kedudukan, tugas, wewenang masing masing lembaga, susunan, keanggotaan, cara pembentukan, persidangan, pengambilan keputusan, hilangnya keanggotaan, dan pengisian kekosongan jabatan.
  5. BAB IV Ketentuan Perubahan, oleh tim yang dibentuk BPMU
  6. BAB V Ketentuan Penutup, dalam sidaang BPMU

IV. Relevansi KUKM

  1. Apakah desain organisasi (model SMPT) masih cukup efektif dan efisien untuk dijalankan di UKSW? Mengingat akan berbagai kelemahan LK kita, seperti telah disinggung dalam bab II. Jika memang sudah tidak relevan  maka yang kita butuhkan bukan sekedar amandemen KUKM tetapi, kita harus mengatur uklang tatanan Lembaga Kemahasiswaan.
  2. Kalaupun tetap menggunakan model yang ada tentunya kita harus berjuang keras memikirkan bagaimana penataan kelompok minat dan bakat atau unit kegiatan mahasiswa, periodisasi LK, misorientasi fungsionaris, membangun strategi dan taktik gerakan di dalam kampus dan di luar kampus, kaderisasi, kontinuitas gerakan.
  3. Bagaimanakah persyaratan tentang IPK, dan lamanya bermahasiswa untuk menjadi fungsionaris?
  4. Siapakah yang menyalurkan aspirasi mahasiswa? (BPMF atau SEMA)
  5. Batasan hubungan konsultatif BPMF, SEMA dengan Dekan?
  6. Bagaimana dengan fungsionaris yang merangkap kepanitaan?
  7. Bagaimana mekanisme kontrol legislatif terhadap eksekutif?
  8. Bagaimana dengan kedit point?

[1] Disampaikan dalam LDKM FTI dan FISIPOL, Kopeng 24 Februari 2006.

 

[2] Mahasiswa Fakultas Biologi, Ketua Umum SMU Periode 2005-2006.

About Slamet Haryono

Hak cipta dilindungi oleh YANG MAHA PENCIPTA. Silahkan dibaca, mengutip sebagian atau keseluruhan dari setiap tulisan dalam blog ini untuk tujuan non komersial wajib menyertakan sumber dan nama penulis secara lengkap, serta digunakan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan untuk tujuan komersial silahkan hubungi saya melalui slamethdotkom@yahoo.com

Posted on February 24, 2006, in Materi Pelatihan and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: