Studi Komparatif Budaya dan Pembangunan antara Jepang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Suatu Refleksi dalam Rangka Mencari Solusi terhadap Berbagai Permasalahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Oleh    : Slamet Haryono (412000011)

 

I. PENDAHULUAN

Setelah separuh abad lebih Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, muncul suatu pertanyaan mendasar “ Apa sajakah yang telah dihasilkan dari kemerdekaan selama ini ?’. Sebagian orang pasti akan menjawab “ Pembangunan “, dengan memberikan berbagai contoh seperti banyaknya gedung-gedung dan listrik masuk desa. Memang sangatlah mudah untuk mengatakan keberhasilan pembangunan dengan tolok ukur bangunan fisik yang tampak oleh kasat mata, namun demikian terdapat suatu kesulitan yang sangat manakala kita harus menilai keberhasilan pembangunan dengan tolok ukur lainnya, seperti perubahan pola pikir mayarakat, mentalitas, budaya, serta semangat nasionalisme. Sehingga tidaklah mengherankan jika pembangunan yang telah dijalankan selama ini justru menyisakan setumpuk permasalahan mentalitas, moralitas, loyalitas dan permasalahan budaya. Sebagai contoh akhir-akhir ini seringkali terjadi pertikaian antar kelompok dengan isu SARA[1], korupsi dimana-mana,  meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya.

Sementara itu Jepang salah salah satu negara kecil dengan cepatnya menjadi raksasa di Asia. Tidak hanya Jepang negara-negara di Asia lainya juga mengalami kemajuan pembangunan yang pesat seperti Malaysia,  Singapura, dan Thailand. Dengan melihat kemajuan pembangunan masyarakat Jepang khususnya, menjadi suatu daya tarik tersendiri mengingat sebelum tahun 1855[2] Jepang masih merupakan negri yang terbelakang dan tertutup. Dalam perkembangan selanjunya tiba-tiba pada awal abad ke 20 Jepang menjadi negara yang di takuti oleh pihak sekutu, karena Jepang melakukan ekspansi besar-besaran di Asia. Selama masa ekspansinya tersebut, Indonesia juga menjadi salah satu korbannya. Baru setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 Jepang mulai menarik pasukannya. Bisa di banyangkan berapa kerugian yang di derita Jepang dengan kekalahan perangnya, tidak hanya materi namun juga mentalitas bangsa Jepang.

Melihat fenomena di atas kembali memunculkan pertanyaan baru “ada apakah dibalik semua ini ?”  apakah peristiwa-peristiwa di tanah air terjadi dengan begitu saja, adakah suatu penjelasan yang masuk akal untuk ini ? kemudian bagaimana jadinya setelah ini ? apa sajakah yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya ?. Dengan berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, melalui makalah ini akan dipaparkan kilasan potret Indonesia sebelum merdeka, setelah merdeka, serta kesempatan yang ada setelah pemerintahan presiden Megawati Soekarno Putri dengan referensi pada negara Jepang.

 

II. KAJIAN PSIKOLOGI BUDAYA

A. Pra Kemerdekaan

Konteks budaya yang dimaksud adalah budaya dalam arti yang lebih sempit, yaitu budaya dalam pengertian sebagai suatu pola umum pemikiran dan kejiwaan masyarakat Indonesia.   Pola pikir masyarakat Indonesia saat itu adalah cenderung untuk berdamai dan tidak suka keributan, jujur dan penurut. Di sisi lain orang-orang yang mendiami wilayah Indonesia berasal dari beragam suku dan etnis yang tentunya masing-masing kelompok tersebut mampunyai suatu sifat yang khas. Berbagai aliran kepercayaanpun turut mewarnai masing-masing kelompok. Sementara itu masyarakat Jepang lebih homogen dengan semangat kerja keras, keuletan, disiplin, pelayanan dan menjunjung tinggi suatu kehormatan. Satu hal yang sama adalah adanya kesamaan dalam model pemerintahan yang dijalankan yaitu kekuasaan penuh di tangan raja. Nampaknya kondisis inilah yang melatar belakangi Belanda untuk menggunakan siasat devida et impera untuk dapa menguras kekayaan di Indonesia. Semasa itu imperial barat tiadaklah melihat Jepang sebagai suatu daerah yang potensial untuk melebarkan kekuasaannya, mengingat sumberdaya alam di sana sangat sedikit. Di kemudian hari dengan adanya penjajahan oleh Belandalah yang menyebabkan perbedaan yang sangat jauh antara Indonesia dengan Jepang.

Pada akhir masa pendudukan kolonial Belanda telah muncul benih-benih nasionalisme yang dipelopori oleh perkumpulan Boedi Oetomo pada tahun 1908. Perkembangan selanjutnya bermunculan kelompok-kelompok yang secara tegas mengiginkan adanya kemerdekaan. Pada masa ini tampak sekali adanya suatu titik kejenuhan yang sangat dengan segala bentuk penjajahan. Kondisi ini semakin memanas manakala Jepang memulai ekspansinya, terlihat banyak organ pergerakan yang dilarang keberadaanya oleh pihak penguasa. Sebelum masa ini masyarakat Indonesia berada dalam kondisi keterbelakangan, dan wabah penyakit ada di mana-mana. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Jepang sebelum masa Restorasi Meiji[3]. Hanya saja di Jepang tidaklah mendapat tekanan yang kuat dari bangsa lain, konflik yang terjadi adalah konflik antar klan. Sementara itu di Indonesia konflik yang terjadi adalah persaingan dagang dari pengusaha pribumi[4] dan asing dan konflik antara tuan tanah dengan buruhnya[5].

Selama  Jepang berkuasa hampir dapat dikatakan pergerakan secara terbuka mati. Baru kemudian setelah peristiwa pemboman di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, pemuda Indonesia melihat adanya suatu kesempatan yang sangat besar untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Oleh karena euforia berita kekalahan Jepang oleh sekutu membangunkan setiap jiwa pemuda di tanah air untuk bersatu padu untuk memerdekakan diri. Pada masa ini jelas sekali tingginya semangat berkorban untuk memperoleh suatu kemerdekaan, mengingat mereka sama-sama mengalami pahitnya penjajahan. Masing-masing daerah dengan penuh kesadaran mengabungkan diri dalam Republik Indonesia Serikat, termasuk di dalamnya daerah-daerah yang masih memiliki kedaulatan penuh seperti Yogyakarta.

Selama masa penjajahan, masyarakat di nusantara tidak mendapat kesempatan untuk dapat mengekspresikan diri, baik dalam budaya, pola pikir, seni dan lain sebagainya. Masyarakat awam yang tidak mengenyam pendidikan mendapat suatu pengajaran secara langsung dari para penjajah, bahwa kekuasan dan kemewahan dapat menempatkan meraka pada posisi yang aman meskipun untuk itu mereka harus menjilat kepada penjajah. Pemikiran-pemikiran gaya feodal sangat mendominasi dalam penentuan tolok ukur untuk menentukan posisi masyarakat, contoh nyata dari ini adalah dengan adaya pembagian kelas mayarakat yang mendiami Hindia Belanda.

 

B. Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia belumlah leluasa untuk mengekspresikan jati dirinya mengingat bayang-bayang pemerintahan Belanda masih mengincar negri ini[6]. Cekaman masa lalu gaya feodal masih teringat jelas dalam setiap pemikiran warga Indonesia. Semangat borjuasi tuan tanah yang selama masa penjajahan terkekang nampaknya mendapatkan angin segar pada masa setelah kemerdekaan. Memang pada masa ini belumlah terlalu kelihatan, tetapi nanti setelah masa pemerintahan Soeharto akan nampak jelas sekali. Dengan strategi ekonominya yang membangun beberapa perusahaan raksasa yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian justru menjadi penjajahan yang halis oleh bangsa sendiri. Sungguh malang nasib masyarakat bangsa ini yang hanya mendengar kabar kemerdekaan dan tidak pernah merasakannya bahkan penderitaanya semakin menjadi oleh penjajah dari negri sendiri.

Budaya feodal tersebut yang meletakkan nilai nilai kemanusiaan berdasarkan kelas sosial, sehingga kelimpahan materilah yang dipakai untuk menaikkan statusnya tersebut. Hal inilah yang menyebabkan selama pemerintahan Soeharto terjadi korupsi dimana-mana. Strategi pembangunan yang dipakaipun tidak lepas dari pembangunan sarana fisik mulai dari jembatan, bendungan, listrik dan tempat ibadah. Simbol-simbol tersebut yang dipakai sebagai gagah-gagahan keberhasilan pembangunan. Meskipun yang terjadi di balik itu adalah upaya untuk dapat menyisihkan hak-hak rakyat untuk menikmati kemerdekaan dengan megaproyek[7] yang di danai dari utang luar negri. Demokrasi yang digembar-gemborkan hanyalah slogan belaka, mengingat masyaraakat yang cukup vokal mengkritik kebijakkannya akan direpresi oleh pihak militer dan tak segan-segan dicap sebagai antek-anteknya PKI. Lebih parah lagi mega proyek tersebut hanya berputar di Jawa saja, yang di kemudian hari menyebabkan adanya upaya pemerdekaan wilyah[8] oleh karena ketimpangan sosial tersebut. Sementara itu kekakyaan alam mengalir deras ke luar negri tanpa diketahui kemana perginya uang itu. Di sisi lain terjadi suatu pembodohan terstruktur dengan sistem pendidikan yang ada, dimana penguasa tidak menghendaki adanya generasi muda yang cerdas dan vokal. Barangkali yang cerdas tetap ada namun tidak lagi vokal yang kemudian dapat dipakai sebagai alat untuk terus memupuk rezim itu. Kecerdasan yang dimiliki adalah kecerdasan tanpa mentalitas yang kuat yang dikemudian hari hanya dipakai untuk mengakali bangsanya sendiri. Oleh karena itu tidaklah heran jika di Indonesia terjadi banya pemalsuan dan pembajakkan. Bagaimana hal itu tidak terjadi penguasa-penguasa yang melahirkan kebijakan tentang pembentukan moral[9] bangsa justru memberikan contoh yang keliru melalui prktek-praktek KKN[10]. Strategi yang dipakai Oleh pemerintahan Soeharto tak jauh beda dengan gaya kolonial yaitu dengan represi mliliter dan kapitalis.

Konflik yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan mejadi semakin rumit, mulai dari perbedaan ideologi sampi kepada upaya pemerdekaan diri. Dalam sejarahnya Indonesia seringkali terjadi berbagai pemberontakan dengan maksud permerdekaan daerah tertentu seperti DI/TII, PRRI Permesta, RMS, dan akhir akhir ini adal GAM di Aceh dan OPM di Papua. Selain dari pada itu pada masa setelah Soeharto Justru terjadi banyak sekali kerusuhan yang bersifat SARA seperti yang terjadi di Sampit, Poso, Ambon dan kerusuhan Mei 1998.

Sementara itu di Jepang yang sama-sama bangkit dari keterpurukkannya akibat perang, justru saling bahu membahu membangin negrinya kembali. Dengan semangat kerja yang tinggi dan kedisiplinan yang dimiliki sehingga tidaklah mengejutkan manakala dua tahun setelah itu Jepang justru mengalami kenaikan pertumbuhan industri yang sangat tinggi melebihi sebelum masa perang. Sepintas kemajuan Jepang hanya sekedar kebetulan, kebetulan karena tidak dijajah, kebetulan lebih homogen. Namun itu semua bukanlah alasan, semangat nasionalisme Jepang begitu tinggi mengalahkan kepentingan pribadi, sementara itu bangsa Indonesia lebih mengutamakan keunggulan yang mewakili kelommpok, suku atau daerah tertentu. Semangat Nasionalisme dan kebangsaan hanyaa tinggal sejenak selama masa pengusiaran penjajah, setelah itu kembali bergegas memperkaya diri untuk dapat unjuk muka pada kelompok lain.

Strategi pembangunan Jepang adalah dengan mengutamakan penciptaan tenaga ahli, hal ini terbukti dengan misi pengiriman ke luar negri yang dimulai sejak 1860 yang jumlahnya terus bertambah sejak saat itu. Setelah mempunyai cukup keahlian mereka kembali ke Jepang dan menerapkannya di negri itu. Untuk menopang kelancaran pembangunan di sana pihak pemerintah semakin meningkatkan sarana transportasi, selain untuk meningkatkan pemerataan pembangunan  juga digunakan untuk  mengangkut hasil produksi masing-masing daerah.

Dengan semakin majunya pembangunan di Jepang jarang sekali terjadi konflik SARA yang terdengar. Dengan kata lin bahwa kesadaran masyarakat Jepang akan pentingnya kehidupan bersama sangatlah penting sekali dalam rangka menopang kelangsungan hidup bangsanya ditengah persaingan Internasional.

 

III. KESEMPATAN TERSISA SETELAH PEMERINTAHAN MEGA

Berdasarkan ulasan di atas terdapat suatu benang merah yang dapat dipakai untuk memotret keberadaan Indonesia. Dan nampaknya jika potret itu dipampang berdampingan dengan potret negara Jepang tampak sekali terdapat perbedaan seperti halnya potret hitam putih dengan potret berwarna. Permasalahan-permasalahan yang harus segera mendapatkan prioritas untuk segera ditangani adalah masalah keutuhan bangsa ini. Hal ini patut menjadi sorotan utama mengingat jika terjadi pelepasan satu wilayah saja, tidak menutup kemingkinan bahwa Indonesia dapat terpecah menjadi beberapa negara. Hal ini tentunya sangat tidak diharapkan. Dengan kondisi negara yang utuh saja masih belum dapat mengimbangi pengaruh globalisasi dari luar apalagi terpecah menjadi negara-negara kecil. Hal ini tentunya sangat diharapkan oleh negara-negara barat. Tentunya kita jangan mudah terkeceoh dengan adanya bantuan dari barat yang mengatas namakan hak asasi manusia untuk menuntut kemerdekaan. Bukankah sejarah telah mencatat bahwa kehadiran Jepang pada awal mulanya adalah mngaku sebagai saudara tua yang juga menjanjikan kemerdekaan

Masalah kedua adalah masalah keamanan dan stabilitas dalam negri. Masalah ini sangat terkait dengan masalah yang pertama hanya saja diutamakan pada pelayanan keselamatan setiap warga negara dalam melukan aktifitasnya. Sudah waktunya bagi TNI dan POLRI untuk membuktikan kemampuannya dalam menjaga stabilitas dan HanKamNas dan tidak lagi digunakan hanya sebagai alat represi dan menghambur-hamburkan anggaran negara. Peran serta mereka tentunya sangatlah diharapkan oleh masyarakat yang akhir –akhir ini cenderung berlaku anarkhis, irasional[11] dengan mentalitas yang semakin bobrok. Kerja mereka akan mejandi optimal dengan adanya kolaborasi yang baik dengan aparat penegak hukum lainnya sepertei kejaksaan dan tetunya harus diimbagi oleh adanya iklim hukum yang sehat.

Masalah ketiga yang cukup penting sekaligus dapat menjadi suatu solusi yang mujarab untuk mengatasi berbagai permasalahan di negri ini adalah pendidikan. Memang dibutuhkan danan yang sangat banyak dan juga termasuk investasi jangka panjang untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.  Memang agak berat untuk dapat memebaskan biaya pendidikan dari sekolah darasr hingga SLTA, namun menurut hitungan kasar seorang pengajar dari FE UKSW bahwa jika subsidi untuk BBM dipakai untuk membiayai pendidikan dari SD sampai SLTA masih ada sisa. Alternatif kedua adalah dengan membuat satu sekolah rakyat pada satu wilayah tertentu (misalnya satu kabupaten) pada tingkat SLTP dan SLTA  dimana terdapat siswa siswa yang berpotensi dan tanpa dikenakan biaya pendidikan. Untuk pendidikan di level SD ataupun perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan model serupa. Tentunya dengan format pendidikan yang lain pula. Dan tanpa biaya sunat[12].

Masalah ke empat adalah masalah pengentasam kemiskinan. Hal ini terkait erat dengan kehidupan perekonomian di negara ini. Dan untuk melaksanakannya tidaklah semudah diucaapkan seperti yang terjadi dalam kampanye calon presiden, mengingat untuk mengangkat kaum miskin berarti pemerintah mengarapkan terjadinya permerataan[13]. Namu demikian kondsi ini tidaklah demikian diharapkan oleh pelaku industri, dimana peningkatan kualitas kehidupan dan kecerdasan kaum bawah yang notabene banyak sebagai buruh akan dapat menghabat produksi dan mengurangi pendapatan[14]. Arah kebijakan perekonomian kerakyatan tampaknya lebih teepat untuk negri ini dan akan sekanin baik jika diimbangi oleh pemanfaatan teknologi secara bijak.

Masalah ke lima adalah perlunya penataan kembali kehidupan sosial budaya bangsa ini. Nampaknya dibutuhkan kebesaran jiwa untuk mengakui keunggulan kelompok, suku atau daerah lain, sehingga tidaklah lagi bersaing untuk menunjukkan ssiapaakah yang paling unggul. Akulturasi budaya antar susku dan etnis dinanah air dapat menjadi salah satu alternatif jalan damai. Dan bilamana perpaduan itu telah menjadi sedemikian rupa maka niscaya akan berkurang konflik-konflik SARA. Kemampuan para pejabat dan penguasa negara untuk terjun kebawah dan tidak berkutat pada masalah biroktrasi dapat menjadi katarsis[15] selama pemulihan berlangsung.

IV. CATATAN AKHIR

  • Sifat mendasar masyarakat Indonesia adalah suka berdamai, jujur dan penurut. Sementara itu masyarakat Jepang adalah pekerja keras, ulet, disiplin, pelayanan yang baik serta menjunjung tinggi kehormatan. Kesamaan antara Jepang dan bangsa-bangsa di Indonesia saat itu adalah pada sistem pemerintahan yang monarki absolut.
  • Sebelum masa kemerdekaan kondisi masyarakat Indonesia secara umum hampir sama dengan masyarakat Jepang sebelum kedatangan Commodor Perry. Perbedaannya adalah terletak pada sumber konflik, di Jepang adalah konflik internal antar klan sedangkan di Indonesia adalah konflik persaingan dagang dengan pengusaha asing serta konflik majikan buruh.
  • Konflik-konflik yang terjadi setelah masa kemerdekaan justru menjadi semakin berfariasi, namu demikian konflik dengan upaya untuk memebntuk negara baru terus terjadi mulai dari awal kemerdekaan sampai kepada saat ini.
  • Orientasi Pembanguanan Indonesia yang terarah pada sektor materiel namapaknya membawa dampak yang kurang baik dalam rangka menciptakan bangsa yang tangguh untuk menghadapi tantangan globalisasi.
  • Sklala prioritas yang dapaat dipakai untuk mempertahankan negri ini adlah mempertahankan keutuhan bangasa, menjamin stabilitasn dan keamanan nasional, pendidikan, pengetasan kemiskinan, penataan kembali kehidupan sosial budaya.

 

V. REFERENSI

 

Anto, J., 2002. Pers Menyalahpahami tentang Etnis Tionghoa. KUPAS Volume 3 No.4.

Beilharz, P., 2002. Teori Teori Sosial : Terjemahan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Jansen, M.B., 1983. Jepang selama Dua Abad Perubahan : Terjemahan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Malaka, T., 2000. Aksi Massa. CEDI & Aliansi Press. Jakarta.

Sanit, A., 1989. Mahasiswa Kekuasaan dan Bangsa. Lingkaran Studi Indonesia & Yayasan LBH Indonesia. Jakarta.

Sjamsuddin, N., 1993. Dinamika Sistem Politik Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Stone, J., 2001. Prakasa Pencegahan Konflik. Program on Humanitarian Policy and Conflict Research. Harvard School of Public Health. Harvard.

Thung, J. L., 2002. Prasangka dan Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa. KUPAS Volume 3 No.4.

 


[1] Suku, agama, ras dan antar golongan.

[2] Masa sebelum kedatangangan Commodor Perry.

[3] Masa kebangkitan negara Jepang dengan membuka diri terhadap dunia luar, yang dimulai pada masa kekaisaran Meiji.

[4] Yang mengawali didirikanya perkumpulan Rekso Rumekso dan kemudian Sarekat Islam Oleh K.H Samanhudi pada tahun 1912 di Solo.

[5] Seperti terjadi di Sumatera Utara pada tahun 1888 sampai 1900.

[6] Terbukti dengan adanya agresi militer Belanda 1948.

[7] Contoh kasus adalah proyek waduk Kedung ombo.

[8] Pemerdekaan Timor timur, Gerakan Sparatis GAM di Aceh, OPM di Papua dan gerakan Riau kepulauan merdeka.

[9] Kebijakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

[10] Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

[11] Lebih percaya pada hal-hal magis.

[12] Budaya memotong biaya untuk masuk kantong pribadi dengan alasan biaya administrasi.

[13] Konsep sosialisme dimana terjadi peningkatan kulaitas hidup masyarakat kelas bawah..

[14] Konsep kapitalisme dimana terjadi pemusatan modal adan pendapatan, kaum bawah hanya diperlaukakan sebagi salah satu alat produksi.

[15] Penyelaras, memberikan kelegaan.

About Slamet Haryono

Hak cipta dilindungi oleh YANG MAHA PENCIPTA. Silahkan dibaca, mengutip sebagian atau keseluruhan dari setiap tulisan dalam blog ini untuk tujuan non komersial wajib menyertakan sumber dan nama penulis secara lengkap, serta digunakan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan untuk tujuan komersial silahkan hubungi saya melalui slamethdotkom@yahoo.com

Posted on July 28, 2003, in Science and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: