Blog Archives

Catatan Kritis Tentang Gerakan Mahasiswa

I. Pengantar

Berdasarkan permintaan dari Satgas Diklat Kaderisasi Fungsionaris Badan Perwakilan  Mahasiswa Lembaga Kemahasiswaan UKSW terlihat adanya sinyalemen tentang keprihatinan terhadap pergerakan mahasiswa dan mahasiswa kristen khususnya. Keprihatinan tersebut bukan tidak berdasar, fenomena paling jelas adalah minimnya keterlibatan mahasiswa untuk berorganisasi. Dengan demikian kampus yang menjadi basis penggodokan pergerakan kian tenggelam dalam permasalahan internal lembaga. Efek dalam skala yang lebih luas adalah lemahnya kekuatan jaringan antar gerakan mahasiswa yang akan semakin menjauhkannya pergerakan mahasiwa dari tujuan mula-mula.

Terdapat banyak penjelasan mengenai penyebab lemahnya pergerakan mahasiswa diantaranya adalah ideologi, format lembaga dan kapabilitas sumberdaya manusia. Sementara itu faktor-faktor penyebab lemahnya pergerakan mahasiswa tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim geopolitik yang ada, sehingga dalam perkembangannya menciptakan berbagai ideologi dan format pergerakan mahasiswa. Hal itu akan dapat terlihat jelas jika kita melihat beberapa tohkoh yang dihasailkan dalam setiap angkatan pergerakan, seperti halnya Soekarno dan Tan Malaka yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi oleh karena dibesarkan pada masa penindasan Belanda.

II. Menengok Sejarah Gerakan Mahasiswa

Lebih lanjut untuk memahami pergerakan mahasiswa dapat disajikan berdasarkan rentang waktu berikut :

  • Masa Penjajahan

Dimaulai dengan pendirian Trikoro Dharmo oleh murid-murid STOVIA pada 1915. Masih dalam kerangka konsep gerakan pemuda, bukan gerakan mahasiswa juga belum mempunyai konsep nasionalisme yang jelas. Selanjutnya disusul organisasi kedaerahan (Jong Sumatera, Jong Minahasa, Bond Ambon). Selanjunya atas prakarsa Perhimpoenan Peladjar Peladjar Indonesia (PPPI) maka organisasi-organisasi tersebut melebur menjadi Indonesia Moeda (IM) yang secara politis mampu mewadahi  massa yang lebih banyak.

Dalam perkembangannya IM menjadi organisasi yang dekaden sehingga terjadi kemerosotan. Beberapa anggotanya kemudian mengeluarkan diri dan membertuk Soeloeh Pemoeda Indonesia (SPI) dan Pergerakan Pemoeda Revoloesioner (PERPIRI). Namun kemudian pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat pembubaran dan larangan berkumpul.

Untuk menyiasati kondisi tersebut maka para mahasiswa membuat kelompok-kelompok studi seperti Indinesia Studieclub (IS) dan Algemeene Studieclub (AS). Kerrangka pergerakan dari kelompok-kelompok studi tersebut adalah adalah dengan mempelajari permasalahan-permasalahan konkrit yang berhubungan dengan negri dan rakyat kemudian melakukan ceramah-ceramah, kursus dan mencari alternatif pemecahan masalah serta publikasi secara besar.

Menjelang 1930 terjadi pergantian gubernur jendral Hindia Belanda dari Jendral de Fock oleh de Graef yang lebih liberalis. Menyikapi hal itu IS dan AS kemudian nberubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI) dan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) yang dikemudian haru memberikan kontribusi yang besar dalam proses kemerdekaan bangasa Indonesia.

Pergerakan mahasiswa masih terus aktif dan semakin padu dalam menggalang kukuatan massa, sampai akhirnya kedatangan Jepang semua organisasi yang ada dibubarkan. Kemudian dimasukan ke dalam Seinendan dan Keibodan yang lebih berbau militerisme untuk menopang kepentingan Dai Nippon Jepang. Beberapa anggota pergerakan yang masih konsisiten kemudian melakukan gerakan bawah tanah.

  • Masa Kemerdekaan (1945 – 1950)

Pada masa ini pergerakan mahasiswa yang terbungkam selama masa penjajahan Jepang kembali bermunculan, seperti Angkatan Pemoeda Indonesia (API), Pemoeda Repoeblik Indonesia (PRI), Gerakan Pemoeda Repoeblik Indonesia (GERPRI), Ikatan Peladjar Indonesia (IPI) dan lainnya. Pada saat itu belumlah ada federasi, baru setelah diselenggarakan Kongres Pemode Seloeroeh Indonesia I dan II dapat melahirkan organisasi gabungan, seperti PESINDO gabungan dari API, PRI, GERPRI, AMRI.

Organisasi-organisasi lain seperti Perhimpunan Mahasiswa Djakarta (PMD), Perhimpoenan Mahasiswa Katholik Jogja (PMJ), Sarekat Mahasiswa Indonesia (SMI), Perhimpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpoenen Mahasiswa Kedokteran Hewan, Perhimpoenan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan Persatoean Peladjar Pergoeroean Tinggi Malang sepakat membentuk Perserikatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Peladjar Indonesia (PPMI). Kemudian pada Kongres Pemoeda Seloeroeh Indonesia pada 8-14 juni 1950 berhasil membentuk Front Pemoeda Indonesia (FPI) dan hanya mengakui PPMI sebagai federasi mahasiswa universitas.

  • Masa 1950 – 1985

Periode demokrasi liberal, diawal tahun 1950-an, yang oleh beberapa sejarawan dikatakan memberi dampak positif bila dilihat dari pendewasaan pendidikan politik ternyata tidak berlaku bagi lahan mahasiswa. Pertemuan Madjelis Permoesjawaratan Mahasiswa (MPM) PPMI dalam bulan Desember 1955 di Bogor memutuskan untuk menarik keanggotaannya dari FPI. Dengan demikian jelaslah bahwa keanggotaan PPMI di FPI, yang secara sosiologis dapat memberikan dimensi lingkungan sosial yang lebih luas, dihindari oleh gerakan mahasiswa. Mahasiswa justru melumpuhkan aktifitas politik mereka: membius diri dengan slogan-slogan “Kebebasan Akademik” dan “Kembali Ke Kampus”. Mahasiswa jadinya lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan rekreasi, perploncoan, mencari dana untuk aktifitas kedermawanan dan jarang menghadiri pertemuan-pertemuan yang berwatak serius. Hanya segelintir saja mahasiswa yang prihatin atas kemunduran gerakan mahasiswa tersebut.

Persiapan menghadapi PEMILU tahun 1955 menyebabkan partai-partai berusaha mencari kader-kader baru yang cakap, dan mereka melihatnya ada pada mahasiswa. Disinilah momentum untuk menggairahkan kembali gerakan mahasiswa, dan pada kurun inilah terbentuk organisasi-organisasi mahasiswa yang lebih kuat berafiliasi ke partai, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI, afiliasinya ke PNI), Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GERMASOS, afiliasinya ke PSI, terutama berbasis di UI), Himpunan Mhasiswa Indonesia (HMI, afiliasinya lebih ke MASYUMI), Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI, pada masa demokrasi terpimpin CGMI secara terbuka berdampingan dengan PKI). Sementara itu PPMI setuju dengan posisi yang apolitis. Hanya pada Konggres PPMI ke-IV tahun 1957, ketika organisasi-organisasi yang berafiliasi ke partai diperbolehkan menjadi anggota PPMI, maka PPMI berhasil didorong maju. Hal ini bisa dipahami karena banyak jabatan eksekutifnya yang kemudian dipegang oleh CGMI dan GMNI, terutama setelah konggres PPMI ke-VI tahun 1961. Ajang kuasi peperangan partai-partai di kampus identik dengan ajang kuasi di PPMI, berhasil dimenangkan oleh CGMI dan GMNI. Jadi tidak benar bila ada yang mengatakan bahwa CGMI dan GMNI menang karena memperoleh keistimewaan pada masa demokrasi terpimpin. Sudah dari awalnya mereka berjuang dan berhasil mendorong maju gerakan mahasiswa (PPMI) yang sedang berada dalam status demoralisasi.

Pertentangan lama antara front kiri dan partai-partai kanan, mereka tidak pernah menyatakan diri sebagai front, mendapatkan momentumnya lagi pada saat menghadapi PEMILU dan implementasinya di sektor mahasiswa adalah pertentangan antara CGMI, GMNI, GMKI di satu pihak, dengan HMI, PMKRI dan GERMASOS dilain pihak. Namun ajang pertempuran GERMASOS berada diluar forum PPMI. Dalam pertentangan tersebut tema utama isu-isu dari pihak kiri adalah kapitalisme, neo-kapitalisme/imperialisme, feodalisme, dan fasisme. Sedangkan isu-isu dari pihak kanan adalah komunisme (yang identik dengan atheis dan kafir), diktator (identik dengan menghargai kebebasan individu), satelit negara-negara komunis, menghalalkan segala cara, dan sebagainya. Yang semuanya merupakan elaborasi dari kalimat bahwa PPMI telah “condong ke kiri”.

Didalam pengurusan PPMI perpecahan tidak dapat dielakkan lagi; pada tangga 11 juni 1959 beberapa anggota PPMI berangkat ke Bandung dengan tujuan memberikan tekanan agar kembali ke UUD ’45. Pada 28 Februari 1957, aktivis-aktivis mahasiswa yang berbasis di UI-Djakarta berprakasa menggalang senat-senat mahasiswa dari berbagai universitas dan berhasil membentuk federasi mahasiswa yang bernama Madjelis Mahasiswa Indonesia (MMI). Terjadi lagi usaha memundurkan gerakan mahasiswa Indonesia, ketika gerakan mahasiswa berada pada tahap sedang menyerap aspirasi politik yang disebar luaskan oleh partai-partai politik, mahasiswa justru menghidupkan federasi mahasiswa yang tidak memiliki keprihatinan terhadap problem-problem konkrit rakyat.

Selanjutnya pengaruh militer dalam pergerakan mahasiswa semakin kuat dengan penandatanganan kerjasama antara Pemuda dan Angkatan Darat, 17 juni 1957, yang di tanda tangani oleh Sukatno (Sekjen Pemuda Rakyat), S.M. Thaher (Pemuda Demokrat), A. Bochori (GPII), Wahib Wahab (Ansor) dari pihak pemuda, dan Letkol. Pamuraharjo dari pihak Angkatan Darat. Strukturalisasi kerjasama ini dikukuhkan dalam bentuk Badan Kerjasama Pemuda-Militer (BKS-PM), yang diresmikan pada tanggal 26 juli 1957.

Pekembangan selanjutnya kekuatan mahasiswa (universitas), terutama sekali, sangat menggairahkan perhatian militer. Bukanlah merupakan kebetulan bila pejabat-pejabat militer memanjangkan tangannya ke Rektor ITB dan UI; Iwa Kusuma Sumantri digantikan Prof. Thoyib sebagai Menteri Pendidikan Tinggi; dan kini lebih banyak pejabat-pejabat militer di administrasi sipil kementrian. Bahkan di luar negeri, atase militer menjadi pejabat yang lebih berpengaruh dalam menangani urusan-urusan mahasiswa yang belajar di luar negeri; di dalam kampus, Resimen Mahasiswa (MENWA) dipasang. Eksponen-eksponen GERMASOS dan HMI diikutsertakan dalam aktifitas-aktifitas luar kampus. Sejak awal 1959 mereka telah mengukuhkan beberapa hubungan dengan administrator-administrator militer yang berkaitan dengan urusan-urusan pemuda dan mahasiswa (seharusnya mereka sadar bahwa adanya struktur kelembagaan di militer yang bertugas mengurusi pemuda dan mahasiswa tidak bedanya dengan pola-pola fasis di Eropa). Mahasiswa Bandung yang tidak menyadari hal itu menjadi ladang oposisi mahasiswa dalam menentang Soekarno. Itulah sebabnya, bukanlah suatu yang mengejutkan bila pada tahun 1966 mahasiswa-mahasiswa yang paling militan memimpin demonstrasi untuk menjatuhkan Soekarno berasal dari KAMI Bandung.

GMNI, CGMI, dan GERMINDO kemudian membentuk Biro Aksi Mahasiswa dan menyelenggarakan Konggres V PPMI di Jakarta pada juli 1961. Hasilnya adalah pembentukan presidium yang terdiri dari GMNI, PMKRI, GMD, CGMI, PMB dan MMB. Eksekutif yang baru dianggap oleh lingkungan mahasiswa tertentu (minoritas) memiliki orentasi ke kiri. Pada saat yang sama, GERMASOS dan HMI berhasil masuk ke organisasi-organisasi lokal di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Dalam tahun 1961 organisasi-organisasi lokal tersebut membentuk Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL).

Sebelum tahun 70-an, aktifis yang mula-mula sadar akan kekeliruan alternatifnya adalah Soe Hok Gie (dari GERMASOS) dan Achmad Wahib (HMI). Namun seperti juga generasi baru aktifis-aktifis mahasiswa dan pemuda tahun 70-an lainnya, yang mulai menyadari kekeliruan strategi mereka yang salah (menjalin kerjasama dengan militer) mereka membuat kesalahan strategi lainnya: Terpisah dari potensi kekuatan rakyat atau tanpa basis massa yang luas. Demonstrasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), anti korupsi, Golongan putih/GOLPUT (aksi boikot PEMILU), gerakan 15 januari/MALARI (anti dominasi ekonomi Jepang, ketimpangan ekonomi, sulit untuk dikatakan anti imperialisme bila dilihat dari segi pemahaman para pelakunya pada konteks waktu itu) dan gerakan Parlemen Jalanan-Anti Suharto ’78 dengan buku putihnya merupakan contoh-contoh keterasingan dan frustasi.

Pada tahun 70-an, tawaran LSM, literatur populis dan ada juga sedikit yang struktural dari barat, serta belajar keluar negeri meruapakan salah satu kondisi obyektif yang ditaarkan kapitalisme yang sedang berada pada titik kontrakdiksi ekonomi, politik, dan budayanya. Produktifitas yang rendah (terutama produk yang memiliki watak nasionalistis), kemiskinan, konsumerisme, kesenjangan harga dan pendapatan, krisis kepemimpinan, rendahnya kuantitas dan kualitas pendidikan politik, kosongnya kehidupan dunia pendidikan, keilmuan dan budaya yang nasionalistis dan pro-rakyat, peruaskan lingkungan, dekadensi moral dan sebagainya, yang belum pernah terjadi sedemikian membahayakannya dalam sejarah bangsa Indonesia.

Konsolidasi solid keorganisasian tidak pernah terdorong oleh kekuatan bargain politik yang dihasilkan oleh gerakan mahasiswa oleh generasi tahun 80-an, pencairan NKK/BKK yang otomatis juga pencairan Dewan Mahasiswa, benar-benar hanya merupakan iming-iming dari MENDIKBUD. Dan konsolidasi solid keorganisasian inilah yang dapat terus-menerus merespon dan berdialektik dengan kondisi obyektif ekonomi-politik Indonesia. Tanpa ini, kita hanya akan mengulangi kesalahan sejarah gerakan pemuda dan mahasiswa sebelumnya, yang pantang menyerah namun pecundang.

Kondisi popularitas LSM, gelar-gelar akademis, teori-teori dan kesimpulan-kesimpulan ilmu-ilmu sosial (terutama yang menyangkut masyarakat Indonesia) yang dipasok dari luar negeri, terutama dari barat, menyuburkan budaya diskusi, riset-penelitian masyarakat dan aksi-aksi sosial kedermawanan dan peningkatan pendapatan (income generating) diiringi dengan menjamurnya kelompok study (menjamur sekitar tahun 1983) dan LSM, yang direspon oleh mahasiswa-mahasiswa moderat (mayoritas) generasi tahun ’80-an dan eks mahasiswa-mahasiswa generasi tahun 70-an, yang juga moderat (beberapa aktifis gerakan mahasiswa tahun 70-an, yang frustasi pun masuk kedalamnya, mencoba menikmatinya atau mencari alternatif lain, dan larut dalam dekadensi ideologinya). Kategori pertama generasi tahun ’66 diatas, yang sampai sekarang paling ekstrim moderatnya, turut juga bertanggung jawab dalam mempopulerkan kondisi tersebut sehingga kelompok study dan LSM dianggap sebagai jalan keluar oleh generasi berikutnya.

  • Masa 1985 – 1998

Aksi mahasiswa Ujung Pandang, 1987 adalah aksi yang baru pertama kalinya turun ke jalan (rally) dengan massa yang relatif besar, serta dengan isu tentang kebijakan pemerintah dibidang lalu-lintas (helm), judi dan ekspresi kesulitan ekonomi. Aksi ini dihentikan dengan biaya dikorbankannya demokrasi oleh pemerintah; memakan jiwa manusia.

Kasus Tanjung Priok dan gerakan mahasiswa Ujung Pandang yang keduanya memakan jiwa manusia, tidak sampai mendapatkan respon populer dikalangan mahasiswa. Dalam merespon kasus Ujung Pandang, hanya mahasiswa ITB-UNPAD yang secara terbuka mengeluarkan pernyataan di DPR-MPR RI, sebelumnya hanyalah dalam aksi pamflet gelap dan sedikit pemberitaan di pers kampus. Aksi Ujung Pandang tersebut hanya direspon oleh mahasiswa ITB-UNPAD, setelah sebelumnya mahasiswa-mahasiswa ITB menurunkan aksi dengan massa yang lebih sedikit, tidak turun ke jalan (mendatangi Rektorat), dan dengan isu yang sektarian ; soal skorsing salah seorang mahasiswanya.

Intensitas aksi-aksi mahasiswa ITB pada waktu itu tinggi sekali (baru pertama kalinya dalam tahun 80-an), hampir dalam waktu 1,5 bulan mahasiswa ITB terus-menerus mengadakan aksi dengan isu-isu yang resikonya lebih tinggi (tidak ada kontinum isu-isu yang berkerangka dialektik taktik-strategik). Aksi-aksi ini juga terganggu oleh menurunnya kualitas konsolidasi dengan mahasiswa-mahasiswa UNPAD, dan tidak terjalinnya konsolidasi dengan mahasiswa-mahasiswa Yogyakarta pada waktu mereka menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi di Yogyakarta. Aksi-aksi itu dihancurkan oleh militer dengan cara penangkapan-culik, dan dengan alasan yang dibuat-buat (dikatakan; bahwa pada acara panggung malam acara tahun baru, yang organisatornya mahasiswa-mahasiswa baru, mahasiswa ITB menurunkan isu-isu yang berbau komunis). Nampaknya tidak ada kontinum yang seimbang antara peningkatan isu dengan konsolidasi massa di kotanya sendiri dan antar kota. Celah-celah kegiatan pers dan tersebarnya media massa kampus, kegiatan-kegiatan diskusi, aksi-aksi yang kontinumnya dipikirkan masak-masak, benar-benar memberikan pengalaman yang berharga baik dari segi pematangan pemahaman, penyatuan alam pikiran, maupun rekonsolidasi.

  • Masa 1998 – Sekarang

Puncak revolusi mei 1998 adalah penggulingan Jenderal Besar (purn) Soeharto, didahului oleh pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa Indonesia. Namun, revolusi mei 1998 hanyalah awal dari tahap pertama revolusi demokrasi yang dipelopori gerakan mahasiswa. Tahap pertama revolusi demokrasi ini merupakan tahap pembongkaran kesadaran massa dan mahasiswa terhadap struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menindas atau eksploitatif. Proses pembentukkan tahap pertama revolusi demokrasi ini berlangsung sepanjang sejarah rezim Orde baru (ditandai sejumlah “puncak” perlawanan gerakan mahasiswa 1974, 1987,1989, dan 1998). Peran oposisi gerakan mahasiswa merupakan peran historis yang dipaksakan secara struktural oleh rezim Orde baru yang menjalankan satu jenis fasisme baru yaitu fasisme pembangunan.

Peran oposisi  ini kembali dijalankan gerakan mahasiswa dibawah rezim Abdurrahman Wahid karena; Pertama: agenda reformasi total tidak dilaksanakan oleh semua lembaga politik baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif; kedua: tidak ada satupun partai politik yang menegaskan kekuatan politik oposisional dan memperjuangkan pelaksanaan agenda reformasi total tanpa kompromi politik dengan rezim Orde baru; ketiga: semua partai politik peserta pemilu 1999 (48 parpol) adalah legitimator UU pemilu yang cacat demokrasi karena mensyahkan keberadaan TNI/POLRI di legislatif (DPR/MPR, DPRD I dan DPRD II) dan keikutsertaan partai Golongan Karya dalam pemilu tanpa pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan politik, ekonomi dan HAM sepanjang 32 tahun rezim Orde baru. Dengan demikian semua partai politik berkhianat terhadap agenda reformasi total dan revolusi demokrasi, karena menjadi kolaborator politik rezim Orde Baru.

Dapat dicatat dengan sejumlah “puncak lain” selain Mei 1998 (pendudukan DPR/MPR dan penggulingan Soeharto), November 1998 (Semanggi I, penolakan terhadap SI MPR), September 1999 (Semanggi II, Penolakan terhadap UU Penanggulangan Keadaan Bahaya), Oktober 1999 (Penolakan terhadap Habibie dan Wiranto), Januari 2001 hingga sekarang (tuntutan terhadap penurunan Abdurrahman Wahid serta pembubaran dan pengadilan Partai Golkar).

Masa pemerintahan Megawati sampai dengan akhir periode kpemimpinan tetap tidak dapat menuntaskan agenda reformasi yaitu :

  1. Amandemen UUD ’45 menjadi konstitusi demokrasi.
  2. Pencabutan Dwifungsi ABRI (TNI/Polri) atau penghapusan peran politik, bisnis dan teritorial TNI/Polri.
  3. Pengadilan pelaku KKN sepanjang pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid.
  4. Pengadilan pelaku kejahatan HAM sepanjang pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid.
  5. Desentralisasi atau otonomi daerah seluas-luasnya.
  6. Reformasi perburuhan dan pertanian.

Bahkan sampai dengan pemerintahan SBY (sekarang) masih juga belum terjadi perbaikan ekonomi dan tatanan masyarakat yang adil makamur secara signifikan, BBM tarif dasar listrik dan harga sembako kian naik. Dengan kata lain Reformasi 1998 masih berkutat pada gaya politik orde baru.

  • III. Gerakan Mahasiswa Kristen

Setelah panjang lebar kita bicarakan tentang pergerakan mahasiswa Indonesia, muncul pertanyaan dimanakah posisi mahasiswa kristen? Nampaknya penurunan aktifitas pergerakan mahasiswa juga menjangkiti mahasiswa kristen yang katanya disebut-sebut sebagai “terang”. Seperti halnya gerakan mahasiswa berhaluan kanan lainnya, pergerakan mahasiswa cenderung untuk mengambil jalan tengah, membangun wacana dan membangun wacana, terlalu takut untuk memberontak karena pemerintah itu adalah wakil Allah, semoga tidak demikian.

Meski tidak banyak catatan tentang pergerakan mahasiswa kristen di masa lalu setidaknya terdapat beberapa catatan pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 1993 SMU UKSW mengadakan Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM) Nasional yang diikuti oleh berbagai Perguruan tinggi sebagaian besar pesertanya adalah PTK. Dari kegiatan ini kemudian muncul ide untuk mengadakan pertemuan antara Lembaga Kemahasiswaan masing-masing PTK.

Kebetulan saat itu UKSW ditunjuk sebagaian tuan rumah Pertemuan Perguruan Tinggi se-Asia tenggara, namun karena berbagai kendala teknis maka diusulkan agar skala kegiatan dipersempit sehingga terselenggaralah Lokakarya LKPTKI yang pesertanya terdiri dari 9 PTK yang mengikuti PIM Nasional UKSW. Lokakarya tersebut diselenggarakan di Bina Dharma pada tanggal 1-4 Oktober 1993. Lokakarya inilah yang menjadi embrio lahirnya Forkom LKPTKI.

Tindak lanjut dari Lokakarya tersebut diselenggarakan Pertemuan Nasional I Forkom LKPTKI yang diselenggarakan di UK Petra Surabaya pada tanggal 31 Agustus-5 September 1994. Hasil dari Pernas I ini dihasilkan suatu formulasi penting dari organisasi ini yaitu Pedoman Umum yang dipakai sebagai acuan bersama dalam bergerak. Isi dari pedoman ini adalah tentang keanggotaan dan mekanisme kerjanya. Hasil lainnya adalah ditentukannya Universitas Kristen Artha wacana (UKAW) Kupang sebagai tuan ruinah penyelenggaraan Pernas II Forkom LKPTKI.

Pernas II Forkom LKPTKI yang sedianya akan dilaksanakan di UKAW Kupang tidak jadi sehingga tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilaksanakan kepada LK UKI-Toraja yang kemudian terselenggara pada tahun 1995. Sayangnya kegiatan ini tidak berjalan dengan lancar karena munculnya berbagai hambatan. Hasil yang dicapai dari pernas II adalah ditunjuk LK UKSW sebagai tuan rumah Pernas III Forkom LKPTKI.

Pernas III Forkom LKPTKI yang diselenggarakan di UKSW berlangsung pada tanggal 21-25 Oktober 1996, menghasilkan rekomendasi kepada LK UKSW untuk membuat materi tentang Pola Umum Pendidikan Kader yang akan dipakai sebagai acuan bersama dalam upaya pengembangan kader di masing-masing PTK. Materi tersebut selanjutnya dipresentasikan pada pernas IV Forkom LKPTKI di UKAW Kupang.

Pada tanggal 24-27 Nopember 1997 LK UKAW Kupang menyelenggarakan Pernas IV Forkom LKPTKI. Pada pertemuan ini dihasilkan beberapa rekomendasi diantaranya muncul komitmen untuk melaksanakan pendidikan kader (dipresentasikan UKSW). Selanjutnya disepakati Pernas V Forkom LKPTKI akan dilaksanakan di STT Rantepao Tana Toraja.

Pernas V Forkom LKPTKI yang rencananya akan diadakan oleh STT Rantepao tidak jadi, karena ada persoalan teknis sehingga LK UKSW berinisiatif untuk menjadi tuan rumah dan kebetulan pada waktu itu juga akan diselenggarakan Pertemuan Nasional Mahasiswa Kristiani (Kristen dan Katolik) sehingga diselenggarakanlah Pernas Mahasiswa Kristiani (6-8 Mei 1999) dan dilanjutkan dengan Pernas V Forkom LKPTKI (9-10 Mei 1999). Pada pernas V ini yang dibicarakan adalah menyangkut pembenahan organisasi secara internal serta rekomitmen terhadap kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.

Dalam suatu kesepakatan pada Pernas V ditentukanlah STT GKI I. S. Kijne Jayapura sebagai tempat pelaksanaan Pernas VI Forkom LKPTKI yang direalisasikan pada tanggal 24-29 Juli 2000. Pernas VI terlaksana dalam situasi Papua yang cukup kondusif dengan beberapa keputusan dan menentukan UKI-Paulus Makassar sebagai tuan rumah pelaksana Pertemuan nasional VII Forkom LKPTKI.

Sesuai dengan hasil musyawarah pada Pernas VII yang terlaksana 24-28 September 2001 di UKI-Paulus Makassar maka memberi mandat kepada Universitas Kristen Petra Surabaya sebagai pelaksana Pernas VIII tahun 2003 sekaligus sebagai (Coordinator Nasionai Forkom LKPTKI masa bakti 2001-2003 serta merangkap Pusat Informasi Forkom LKPTKI.. Format Gerakan Forkom LKPTKI.

Bentuk dari FORKOM LKPTKI termanifestasi dari visi, misi dan tujuan serta sifatnya sebagai berikut :

  • Visi : terwujudnya terang Yesus Kristus dalam semangat panggilan melayani dengan bekal IPTEK untuk mewujudkan masyarakat yang maju, bersatu, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
  • Misi : Meningkatkan kualitas kader-kader Kristiani dengan semangat tumbuh bersama untuk menjawab persoalan gereja, bermasyarakat dan bernegara.
  • Tujuan :
    1. Mendukung pencapaian tujuan Perguruan Tinggi pada umumnya dan Perguruan TinggiKristen pada khususnya.
    2. Sebagai wadah untuk saling tukar infonnasi, membicarakan serta menjawab berbagai persoalan dalam Masyarakat, Gereja dan Perguruan Tinggi.
    3. Sebagai wadah untuk membina persaudaraan dan kerjasama diantara PTKI.
    4. Sebagai wadah untuk membina kemampuan berpikir, pembinaan ketrampilan, serta tingkah laku mahasiswa sebagai ciri iman kristiani.
  • Sifat :
    1. Informal ( tidak terikat dan terbuka akan berbagai informasi).
    2. Ilmiah (dalam melakukan pengkajian terhadap persoalan-peersoalan).
    3. Terbuka (bagi setiap anggota untuk menjaga dan memainkan peranannya sesuai dengan peranannya masing-masing).

IV. Analisis terhadap Model Pergerakan Mahasiswa

Secara umum model pergerakan mahasiswa dapat dibedakan berdasarkan haluan ideologinya. Pergerakan mahasiswa kiri umumnya menggunakan pisau analisis berbasis materi, sedangkan pergerakan mahasiswa kanan menggunakan pisau analisis ide dan nilai-nilai ajaran, dogma ataupun syariat agama. Ideologi bagi mahasiswa memberi pengaruh besar sebagai alat analisis, metode gerakan, dan perilaku sehari-hari serta dasar kontinyuitas gerakan.

Berdasarkan wilayah basis operasinya pergerakan mahasiswa dapat dibedakan atas organisasi intern dan ektern kampus. Organisasi intern kampus telah mengalami transformasi beberapakali mulain dari DEMA, BKK, SMPT atau BEM.

Dalam konsep NKK/ BKK, kegiatan kemahasiswaan diarahkan pada pengembangan diri mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ilmiah. Sehingga dunia mahasiswa pada kurun masa itu terasa jauh dari denyut nadi persoalan riil masyarakat sekitarnya. Aktivitas mahasiswa dikatakan sebagai kegiatan politik praktis yang tidak sesuai iklim masyarakat ilmiah. Kegiatan kemahasiswaan ”dipagari” pada wilayah minat dan bakat, kerohanian, dan penalaran. Disusul kemudian dengan kebijakan sistem kredit semester, mahasiswa digiring menjadi insan akademis yang hanya berkutat dengan pelajaran dan berlomba menyelesaikan kuliah. Terlebih lagi saat ini UKSW telah menerapkan sistem Trimester yang tidak memberikan ruang gerak bagi amahsiswa untuk berorganisasi. Nampaknya strategi ini sengaja diterapkan agar pengaruh dan kekuatan dari Lembaga Kemahasiswaan ataupun Gerakan Kemahasiswaan  melunak dan akhirnya mati tidak ada lagi kader yang mempunyai kompetensi melanjutkan visi dan misi lembaga,

Setelah pembubaran Dema (Dewan Mahasiswa) yang memiliki pengaruh strategis politis, maka peranan gerakan intra kampus pasca 1998 diambilalih BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Peran BEM cukup signifikan, baik untuk lingkup nasional, regional maupun internal kampus itu sendiri. Di era Gus Dur, aliansi BEM yang mengemuka adalah BEMSI, BEMI juga FKSMJ dan Alfonso. Walau dengan agenda yang berbeda namun keduanya berpijak dari parameter yang sama yaitu visi reformasi. Di daerah, Jateng misalnya, BEM Unissula merepresentasikan aspirasi rakyat untuk menolak dana purna bhakti DPRD. Di internal kampus sendiri, KM UGM (BEM) dan aliansinya hingga saat ini masih terus berjuang menolak kenaikan SPP. Ke depan, peran strategis politis ini seharusnya juga dimainkan oleh lembaga-lembaga formal kampus lainnya seperti pers mahasiswa, atau kelompok studi profesi. Namun satu hal yang masih menjadi kontroversi tentang Menwa. Di beberapa kampus, keberadaan Menwa masih dijadikan perpanjangan tangan rektorat dan aparat dalam menghadapi gerakan sesama mahasiswa sendiri.

Sementara itu di eksternal kampus faktor utama yang memetakan gerakan mahasiswa adalah ideologi. Ideologi bagi mahasiswa memberi pengaruh besar sebagai alat analisis, metode gerakan, dan perilaku sehari-hari serta dasar kontinyuitas gerakan. Namun pada kondisi tertentu, terdapat varian yang menafikan ideologi sebagai parameter pemetaan. Ideologi religi (kanan) diusung oleh HAMMAS, HMI, HMI MPO, PMII, PII, IMM, KAMMI yang mewakili Islam, PMKRI dan GMKI yang mewakili Kristen/Katolik. Di kelompok ini, HAMMAS dianggap paling fundamental, KAMMI sebagai neo-revivalis, dan PMII Islam pembebasan. Sedangkan Marxist (kiri) dilabelkan pada LMND, aliansi PRD dan kelompok aliansi taktis seperti Forkot dan Famred. Termasuk di kelompok ini adalah GMNI yang kembali ke asas Marhaenisme lewat Kongres 1999. Pendekatan pemetaan lainnya berdasarkan  tipologi gerakan mahasiswa adalah (1) idealis konfrontatif, yang selalu mencap pemerintah dan militer salah. (2) Idealis realis, yang masih ada kompromi dengan realitas, mereka juga kuat dalam refleksi. (3) Gerakan oportunis, yang dulu menjilat pemerintah tetapi ketika Orba hampir jatuh berbalik mencaci-maki Orba dan sekarang terlihat dekat dengan partai-partai pemenang pemilu. Di luar itu ada kelompok apolitis, yang tidak mau tahu apa yang terjadi, yang penting diri sendiri dan kelompok rekreatif, yang ikut demo hanya untuk senang-senang.

V. Penutup

LK UKSW sebagai salah satu model pergerakan mahasiswa hendaknya juga mampu berkiprah di luar kampus, namun alangkah baiknya jika penguatan internal lembaga terlebih dahulu dilakukan. Dengan model pergerakan mahasiswa yang dimiliki LK sekarang semestinya mampu memberikan kemudahan untuk dapat mengumpulkan masa dalam jumlah yang lebih banyak, karena tidak lagi dipetak-petakan berdasarkan ideologi. Namun untuk menyatukan unsur-unsur yang ada tersebut dibutuhkan seorang pemimpin dengan kapailitas yang lebih dari sekedar tahu SPPM dan KUKM. Selain itu perlu dilakukan perombakan manajemen organisasi, baik secara struktural maupun finansial, dengan maksud untuk mengurangi friksi antar LKF. Dengan demikian perjalanan seorang pimpinan tidaklagi dibelenggu oleh alasan tekhnis organisasi. Kita harus menyadari hal itu.

Barangkali jika fungsionaris yang ada sekarang masih terlalu takut untuk melakukan perombakan, akan lebih baik jika dilakukan evaluasi ke dalam LK itu sendiri. Dengan demikian mata kita akan dibukakan terhadap realitas yang ada.

Terakhir, “ Kita tidak dapat mengajarkan ikan berenang jika kita tidak menyediakan air dan wadah yang cukup”.

VI. Referensi

Farid, N. Adakah Itu Suatu Usaha Sejarah Mengubah Rakyat Menjadi Massa Revolusioner?. Dalam http://www.geocities.com/apii-berlin/utama1_5.html

Rahman, M.F. (tanpa tahun) Pelopor dan pengawal revolusi demokrasi: gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik nilai.

Riyadi, D. Kebangkitan Gerakan Kampus. Dalam http://www.suaramerdeka.com/harian/0209 /25/kha2.htm

Website FORKOM LKPTKI. http://www.petra.ac.id/forkom/

“Pendidikan Gratis”

Mencari Pendidikan Gratis di UKSW?

Boleh jadi kita frustasi akan mahalnya biaya pendidikan, belum lagi cepatnya frekuensi pembayaran ditambah denda keterlambatan. Harus diakui bahwa sistem pembayaran keuangan yang ada di UKSW saat ini cenderung memberatkan mahasiswa, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya pemohon dispensasi yang mengantri di WR III. Bisa dibayangkan, bahwa dengan model yang ada sekarang mahasiswa diwajibkan melakukan pembayaran keuangan dua kali dalam tiap trimester dan dalam setahun ada tiga trimester dengan kata lain mahasiswa melakukan enam kali pembayaran dalam setahun. Boleh dikatakan bahwa tiap dua bulan sekali mahasiswa harus melakukan pembayaran. Jika tidak di tepai maka akan mendapatkan denda. Sungguh ironis memang, mahasiswa yang belum bisa melakukan pembayaran karena belum mendapatkan uang justru ditambahi harus menanggung denda, padahal untuk membayar tagihan pokoknya saja masih belum bisa. Di sisi lain akumulasi dari uang denda juga tidak diketahui  pemanfaatannya.

Nampaknya pemberlakuan denda tidak hanya untuk keterlambatan pembayaran biaya kuliah saja, tetapi juga diberlakukan untuk keterlambatan pengembalian buku perpustakaan. Dengan keterbatasan koleksi yang ada dan pemeberlakuan sistem tertutup nampaknya bukanlah suatu alasan yang tepat untuk menaikan denda keterlambatan. Boleh jadi pihak pengelola perpustakaan geram karena banyaknya buku yang hilang dan mahasiswa cenderung terlambat mengembalikan buku. Fenomena hilangnya buku dan keterlambatan pengembalian tidak bisa dilihat dari perspektif pengelolanya saja, boleh jadi fenomena tersebut menunjukkan kurangnya profesionalisme pihak pengelola perpustakaan atau lemahnya teknologi yang digunakan. Untuk permasalahan tersebut barangkali diperlukan pelatihan kusus bagi segenap karyawan perpustakaan dan kalau perlu kita hadirkan teknologi canggih untuk mengantisipasi hilangnya buku. Sedangkan untuk keterlambatan pengembalian buku, haruslah  diperhatikan bahwa di sistem pendidikan yang seperti sekarang ini jangka waktu pengembalian buku juga harus diperpanjang. Dahulu (dwi)semester saja bisa jadi trimester, kenapa pengembalian buku yang dwiminggu tidak menjadi triminggu?.

Mana Pendidikan Gratisnya?

Memahami pendidikan janganlah hanya dipahami dengan kuliah tatap muka saja. Pemahaman yang semacam itu tidaklah salah, namun kebanyakan dari kita memahaminya demikian, apalagi memang sejak awal sebelum masuk UKSW sudah dipromosikan untuk tiga setengah tahun selesai. Seolah-olah terkesan bahwa waktu kuliah adalah untuk berkuliah (tatap muka) saja, dan tidak ada kesempatan untuk mendapatkan “pendidikan gratis”. Berikut ini adalah beberapa cara mendapatkan “pendidikan gratis”

Boleh jadi “pendidikan gratis” tersebut ada banyak disekitar kita, namun kita tidak menyadarinya. Bisa dibayangkan jika kita memaknai pendidikan hanya dengan tatap muka di kelas selama tiga setengah tahun, maka kita akan sengat menyesal sementara ada banyak kesempatan bagi kita untuk mendapatkan tambahana “pendidikan gratis”.

Setiap orang yang kita temui dan terlibat dalam proses untuk mencapai tujuan tertentu, merupakan salah satu sumber “pendidikan gratis”.  Jika di UKSW terdapat 11.000 mahasiswa, maka kita punya 10.999 sumber “pendidikan gratis”. Sudah barang tentu kita tidak mungkin menjangkau mereka semua, oleh karena itu kita perlu media untuk dapat menyeleksi sekaligus mengasah kemampuan kita seperti di Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Diskusi, Persekutuan Doa dan Lembaga Kemahasiswaan (LK). Bahkan di Lembaga Kemahasiswan kita tidak hanya belajar dengan mahasiswa di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus. Bahkan tidak menutu kemungkinan kita dapat tudi banding dengan mahasiswa se nusantara.

Mengapa LK? Kalau hanya sekedar berinteraksi, maka tidaklah harus melalui LK. Pendekatan yang dilakukan melalui LK adalah pendekatan kelembagaan, bukan personal. Dengan demikian dalam setiap ide atau gagasan yang dilontarkan tidak semata-mata berdasarkan kebutuhan pribadi, tanggung jawab yang dipikul karena kita membawa nama UKSW menjadikan kita untuk berpikir kritis dengan pertimbangan yang matang. Pendekatan kedua adalah konstruktif dan analitis. Bahwa setiap pemikiran ataupun tindakan yang dilakukan bukan hanya karena iseng, tetapi melalui proses perencanaan yang baik.

Melalui LK kita juga memungkinkan untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa. Memang tidak semua mahasiswa yang menjadi fungsionaris langsung dapat beasiswa, tetapi setidaknya mendapatkan peluang yang lebih besar. Terlebih lagi jika LK mampu untuk mengalihkan dana denda untuk dikelola LK dalam rangka memberikan beasiswa ke mahasiswa. Bahkan mahasiswa dapat mendapatkan tambahan uang kuliah tambahan melalui kegiatan perlombaan yang diselenggarakan LK, seperti Lomba Karya Tulis Ilmiah. Bukan hanya masalah uang yang kita peroleh saja, tetapi proses yang di lalui juga merupakan suatu “pendidikan gratis” yang tidak ternilai harganya.

Lebih jauh lagi LK diharapkan juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa, dalam hal ini tenaga paruh waktu. Sudah waktunya bagi LK untuk menginvestasikan sebgaian dananya untuk sebuah badan usaha yang dapat melibatkan mahasiswa,  bukan hanya untuk mengadakan kegiatan. Untuk dapat membuat sebuah badan usaha tentunya dibutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu kekuatan keuangan LK harus disatukan. Jika tidak maka LK hanya sebagai penyelenggara kegiatan belaka dan tidak dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa, dan jika kebutuhan mahasiswa tidak dapat dipenuhi maka LK akan ditinggalkan mahasiswa.

Harga yang Paling Mahal

Dalam pendidikan, harga yang paling mahal adalah pelajaran untuk dapat menghargai orang lain. Disaat kita tidak bisa menghargai orang lain maka jelaslah kita tidak akan mendapatkan ilmu apapun dari orang itu, baik itu gelarnya Profesor atau sesama mahasiswa sekalipun. Ketidak mampuan kita untuk tidak dapat menghargai orang lain menyebabkan lemahnya dorongan kita untuk berinteraksi positif dengan orang lain. Untuk dapat berinteraksi secara positif dengan orang lain maka kita membutuhkan kerja yang teratur, seperti halnya kerja dari organ tubuh kita. Oleh karena itu kita perlu untuk belajar berorganisasi, agar apa yang menjadi pikiran atau masalah dalam diri kita dapat diekspresikan dengan baik sehingga permasalahan seperti kenaikan biaya kuliah, denda keterlambatan dan lain sebagainya dapat kita tangani bersama. Kita sendiri sebagai mahasiswa tidak dapat berbuat apa-apa, tapi kita sebagai lembaga dapat melakukan itu semua, sejauh kita masih mau peduli dan mau menghargai.


[1] Mahasiswa Fakultas Biologi, Ketua Umum SMU Periode 2005-2006.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,074 other followers